Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tekan Penyebaran Covid-19, Epidemiolog Sarankan Peserta PON XX Dikarantina Saat Tiba di Daerah Masing-masing

Kompas.com - 08/10/2021, 19:50 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli epidemiologi Indonesia di Griffith University Dicky Budiman menyarankan agar para peserta Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua diskrining sebelum kembali ke daerah masing-masing.

Dicky mengatakan, jika hasil tes Covid-19 peserta tersebut dinyatakan negatif, maka diperbolehkan pulang dengan catatan melakukan karantina saat tiba di daerahnya.

"Sebelum pulang semua (peserta PON Papua) di-tes, jadi sama, di tes rapid antigen cukup kalau dia negatif dia bisa pulang tapi begitu sampai di lokasi dia harus karantina minimal 7 hari," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Jumat (8/10/2021).

Dicky juga mengatakan, jika hasil tes menunjukkan positif Covid-19, peserta PON tersebut belum diperbolehkan pulang dan harus menjalani karantina selama 14 hari.

"Kalau negatif dia bisa pulang tapi di tempat tujuan harus karantina 7 hari," ujarnya.

Di sisi lain, terkait puluhan kasus Covid-19 di PON XX Papua, Dicky menyarankan agar penyelenggaraan pesta olahraga tingkat nasional empat tahun sekali itu tidak dihadiri penonton.

Baca juga: Kasus Covid-19 di PON Terus Bertambah, Pertandingan Disarankan Tanpa Penonton

"Seharusnya protapnya kalau sudah ditemukan seperti itu di lokasi, di bubble itu, di lokasi penyelenggaraan, jangan ada penonton dulu. Jangan ada interaksi dulu dengan dunia luar sembari dituntaskan tracing-testing," tuturnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan, selama penyelenggaraan PON Papua, mestinya atlet dan ofisial tidak melakukan interaksi dengan penonton.

Selain itu, jika terdapat kasus Covid-19 dalam arena pertandingan PON, mestinya seluruh orang yang terlibat dalam pertandingan tersebut melakukan karantina.

"Semua yang terlibat tidak hanya atlet, tapi ada ofisial itu harus betul-betul dikarantina kalau masuk kontak, kalau luput kita bobol dibawa ke masing-masing daerah," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com