Stafsus Jokowi: 95 Persen Penyandang Disabilitas di 6 Provinsi Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia mengatakan, 95 persen penyandang disabilitas di enam provinsi sudah disuntik vaksin Covid-19 dosis pertama.

Hal tersebut disampaikan Angkie berdasarkan laporan dari Kantor Staf Presiden (KSP), Rabu (29/9/2021).

"Hari ini kami menyerahkan laporan 450.000 dosis vaksin Sinopharm untuk penyandang disabilitas hibah dari Raja Uni Emirat Arab. Vaksinasi dosis pertama untuk enam provinsi yakni Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali sudah berjalan 95 persen. Dan saat ini dosis 2 terus berjalan," kata Angkie dalam keterangan tertulis, Rabu.

Baca juga: Mensos: Banyak Disabilitas Takut Vaksin Jadi PR Kami yang Paling Berat

Angkie menilai, dari presentase tersebut, kekebalan kelompok atau herd immunity terhadap penyandang disabilitas sudah terbentuk.

Ia juga mengatakan, 225.000 target sasaran vaksinasi penyandang disabilitas dan pendampingnya telah divaksinasi.

"Ini tidak lepas dari kolaborasi pemerintah pusat Kemensos, Kemenkes, dan Kemendagri. Terima kasih Bu Menteri beserta jajarannya dan Dinsos yang telah bekerja dengan sangat baik karena data semua terpusat di Kemensos melalui Dinas Sosial," ujar dia. 

Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, meski sudah banyak penyandang disabilitas yang disuntik vaksin Covid-19, masih ada yang takut untuk disuntik vaksin.

"Ini yang menjadi PR (pekerjaan rumah) kita. Kita akan terus lakukan sosialisasi," kata Risma.

Di samping itu, Risma memastikan, semua atlet dan pelatih Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVI Papua sudah divaksinasi hingga Oktober 2021.

Baca juga: Tinjau Vaksinasi di Bandung, Wapres Ingatkan Pandemi Covid-19 Belum Berakhir

Ia juga mengatakan, akan bekerja sama Kementerian Dalam Negeri untuk pendataan dan pendaftaran NIK penyandang disabilitas yang diperoleh dari dari Balai, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Penyandang Disabilitas, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), dan Dinas Sosial.

Selain itu, bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dalam penyediaan sentra-sentra vaksinasi bagi penyandang disabilitas.

Lebih lanjut, Risma mengatakan, ia akan melakukan kolaborasi dengan Kantor Staf Presiden dalam upaya perlindungan penyandang disabilitas di Indonesia.

Salah satunya, kata dia, memberikan bantuan bagi penyandang disabilitas berat.

Selain itu, bantuan akan diberikan kepada orangtua yang memiliki anak yang mengalami kehilangan pendengaran yaitu berupa modul untuk melatih anak berbicara.

Baca juga: Kementerian PPPA Dorong Penyelenggara Pendidikan Penuhi Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas

Kemudian, bagi penyandang disabilitas yang masih produktif, Kemensos akan memberikan akses penghidupan layak, misalnya, alat-alat bantu yang sudah buat di Kemensos.

"Semua ini diharapkan ke depannya mereka (penyandang disabilitas) bisa mandiri," ucap dia.