Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MUI: Masih Ada Warga yang Menolak Vaksin Covid-19

Kompas.com - 23/09/2021, 13:47 WIB
Sania Mashabi,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis mengatakan, saat ini masih ada kalangan masyarakat yang menolak untuk vaksinasi Covid-19.

Oleh karena itu, MUI terus menyosialisasikan 12 fatwa pengendalian Covid-19 melalui media massa dan sosial.

"Karena sebagaian masyarakat masih ada yang menolak vaksin," kata Cholil dilansir dari laman resmi MUI, Kamis (23/9/2021).

Baca juga: MUI Harap Kesadaran Masyarakat untuk Vaksinasi Covid-19 Dibarengi Edukasi, Bukan karena Lonjakan Kasus

Menurut Cholil, untuk meningkatkan sosialiasi, pemerintah perlu terus merangkul kelompok masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19.

Selain itu, tetap melibatkan tokoh agama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan diperlukan juga kombinasi antara medis dan dalil-dalil keagamaan.

"Ya ada realita yang dipaparkan fenomena sains dan medis itu," ujar dia. 

"Tapi secara bersamaan kita juga menyandarkan kepada Allah Yang Maha Kuasa, Yang Maha Bijaksana, dan yang punya segalanya termasuk pandemi ini adalah milik Allah SWT," kata dia.

Selain itu, menurut dia, pelaksanaan vaksinasi membutuhkan dukungan serta pemanfaatan rumah ibadah, lembaga pendidikan, pondok pesantren, dan perguruan tinggi perlu dimaksimalkan.

Baca juga: Wapres Minta Anggota Ormas Islam di MUI Tetap Bersatu

Dengan begitu, target vaksinasi 70 persen dari jumlah penduduk Indonesia bisa segera tercapai.

"Karena negara spiritnya adalah beragama, Ketuhanan Yang Maha Esa, perlu sentuhan keagamaan dan keyakinan," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com