Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pesisir Utara Jawa Darurat Tenggelam

Kompas.com - 17/09/2021, 08:55 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Icha Rastika

Tim Redaksi

Sumber

JAKARTA, KOMPAS.com – Pihak Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyampaikan, turunnya permukaan tanah di pesisir utara Pulau Jawa lebih mengkhawatirkan dibandingkan bagian selatan Jawa yang struktur geologinya cenderung berbukit.

Penurunan permukaan tanah itu membuat kota-kota di sekitar pesisir utara Jawa lebih cepat tenggelam.

“Cirebon, Pekalongan, Semarang, dan Surabaya adalah kota-kota pesisir utara Jawa yang paling rawan terhadap penurunan tanah ekstrem hingga tahun 2050," kata Peneliti Ahli Utama BRIN, Eddy Hermawan di sebuah webinar, seperti dikutip dari Kontan, Kamis (15/9/2021).

Baca juga: Mengenal Taman Kehati Indramayu, Replika Ekosistem Lahan Basah Rawa Payau di Pesisir Pantai Utara Jawa

Ia mengatakan, daerah pesisir yang memiliki morfologi daerah pesisir relatif datar membuat hampir seluruh aktivitas pembangunan infrastruktur jalan dan perekonomian dipusatkan di bagian utara Jawa.

Menurut dia, hal tersebut memberikan beban lebih kepada tanah karena adanya bangunan dan penyedotan atas penggunaan air tanah yang lebih banyak dibandingkan daerah lainnya.

"Untuk itu, upaya mitigasi dengan kebijakan penggunaan air tanah, penanaman mangrove, dan pencegahan perusakan lingkungan harus segera dilakukan,” ucap Eddy.

Selanjutnya, Peneliti Ahli Utama Bidang Teknologi Penginderaan Jauh BRIN Rokhis Khomarudin menegasakan hal senada.

Ia menyebut, dampak perubahan iklim terhadap pesisir utara Pulau Jawa semakin tinggi dengan adanya penurunan permukaan tanah di wilayah tersebut.

Baca juga: Sempat Banjir, Perbaikan Jalur Kereta Api di Lintas Utara Jawa Dikebut

Rokhis mengatakan, manusia menjadi faktor penyebab penurunan tanah yang sangat signifikan.

"Walaupun saat ini dampaknya belum terlalu terasa, namun risiko turunnya permukaan tanah jelas membawa kerugian besar, baik dari sisi sosial maupun ekonomi bagi negara kepulauan seperti Indonesia,” kata dia.

Lebih lanjut, Rokhis memaparkan, berdasarkan hasil pemantauan citra satelit, terbukti terjadi penurunan muka tanah di bagian pesisir utara Jawa setiap tahunnya.

Wilayah DKI Jakarta antara 0,1 cm hingga 8 cm per tahun, Cirebon antara 0,3 cm hingga 4 cm per tahun, Pekalongan antara 2,1cm hingga 11 cm per tahun, Semarang antara 0,9 hingga 6 cm per tahun, dan Surabaya antara 0,3 hingga 4,3 cm per tahun.

Oleh karena itu, menurut dia diperlukan monitoring terhadap penurunan tanah dan laju perubahan garis pantai akibat perubahan ketinggian air laut.

Selain itu, berdasarkan laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) atau Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim tahun 2021, kerentanan kawasan Asia Tenggara terhadap kenaikan permukaan air laut lebih cepat terjadi dibandingkan daerah lain.

Baca juga: Atasi Gelembung Gas di Pantai Utara Jawa, Ini Langkah Pertamina

Kejadian itu juga semakin diperburuk oleh pergeseran tektonik dan efek surutnya air tanah.

Pakar Iklim dan Meteorologi BRIN, Edvin Aldrian mengatakan, hilangnya wilayah pesisir dan kemunduran garis pantai di Asia Tenggara telah diamati selama 1984-2015.

Edvin menegaskan, kenaikan air laut tak terlepas dari fenomena mencairnya es di kutub bumi dan pemuaian air laut karena pemanasan global sehingga mengakibatkan penambahan volume air laut.

"Ini membuat kejadian banjir lebih sering di daerah pantai. Ditambah lagi Tingkat Total Ekstrim Air (Extreme Total Water Level/ETWL) lebih tinggi di daerah dataran rendah dan erosi pantai mulai terjadi di sepanjang pantai berpasir,” ucap Edvin.

 

Berita ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul "BRIN Ingatkan Pesisir Utara Pulau Jawa Darurat Tenggelam"

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com