Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usai Bertemu Suroto, Jokowi Minta Permasalahan Jagung untuk Peternak di 3 Daerah Diselesaikan

Kompas.com - 15/09/2021, 19:21 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta persoalan harga jagung tiga daerah segera diselesaikan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo usai mengikuti pertemuan dengan presiden, asosiasi peternak dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi di Istana Negara, Rabu (15/9/2021).

"Bapak Presiden memberi petunjuk, agar Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan dalam pekan ini juga kebutuhan jagung di tiga tempat yang bersoal, yakni Klaten, Blitar dan Lampung bisa tertangani drngan harga yang sangat normatif," kata Syahrul.

Baca juga: 7 Hal soal Suroto Peternak yang Bentangkan Poster untuk Jokowi, Bangkrut karena Pandemi, Kini Diundang ke Istana

"Dan kalau perlu menggunakan subsidi-subsidi tertentu untuk tiga daerah sentra. Karena tiga daerah itu merupakan sentra peternakan," lanjutnya.

Menurut Syahrul, presiden ingin persoalan pakan ternak ini bisa cepat terselesaikan.

Sebab hal ini juga termasuk mendengarkan aspirasi peternak dari Blitar, Suroto yang sebelumnya membentangkan spanduk saat Jokowi melakukan kunjungan kerja.

Suroto ketika itu membentangkan poster bertulisan "Pak Jokowi, Bantu Peternak Beli Jagung dengan Harga Wajar" ketika Presiden Jokowi melintas perlahan di Jalan Moh Hatta, Blitar.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, Presiden Jokowi juga meminta agar harga jagung sebagai pakan ternak harus sebesar Rp 4.500 per kilogram.

"Karena harga jagung ini di atas rata-rata, harganya lebih di atas rata-rata, kita akan memperkenalkan dengan CHSP. Supaya jagungnya bisa sesuai dengan batasan daripada Kementerian Perdagangan yaitu harga jagung di Rp 4.500,-" ujar Lutfi.

Hal senada disampaikan Ketua Pinsar Petelur Nasional Yudianto Yosgiarso.

Menurut Yudianto, Presiden Jokowi telah meminta kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan agar secepatnya menurunkan harga jagung.

Sebab saat ini harga jual jagung di pasaran masih berkisar Rp 5.800 sampai Rp 6.000 per kilogram.

Kondisi ini menurutnya merugikan para peternak unggas, khususnya ayam petelur.

"Bapak presiden menginstruksikan peternak harus diberikan jagung dengan harga Rp4.500,-. Kami sangat menagih janji ini. Karena kami para peternak ayam petelur ini mengalami kerugian cukup besar," ungkap Yudianto.

Dia pun mengharapkan Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan dapat memberikan arahan agar instruksi Jokowi bisa terealisasi untuk peternak di seluruh Indonesia.

Dengan demikian maka di satu sisi harga pokok produksi (HPP) dari peternak bisa turun sehinga peternak dapat mengurangi kerugian.

Baca juga: Hari Ini, Suroto Peternak yang Bentangkan Spanduk ke Jokowi Diundang ke Istana Presiden


Yudianto mengungkapkan, Jokowi menjanjikan ada sebanyak 30.000 ton jagung yang disediakan dengan harga Rp 4.500.

"Kami sangat berharap agar kiranya dari Kementerian Pertanian ini bisa segera dilaksanakan sebelum peternak-peternak rakyat ini rontok dan tidak bisa menjalankan aktivitasnya," kata Yudianto.

"Saya berpikir dua bulan ke depan bisa mengganggu kestabilan pangan khususnya penyediaan protein hewani, khususnya telur," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com