Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

5 Menteri Jokowi Hartanya Meningkat di Masa Pandemi, Siapa Saja?

Kompas.com - 13/09/2021, 09:01 WIB
Irfan Kamil,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pejabat negara mengalami kenaikan jumlah harta kekayaan selama pandemi Covid-19 berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jumlah itu diketahui berdasarkan data yang diakses Kompas.com dalam situs web elhkpn.kpk.go.id milik KPK.

KPK mengungkapkan bahwa ada 58 persen menteri di Kabinet Indonesia Maju yang kekayaannya bertambah lebih dari Rp 1 miliar.

Sementara itu, 26 persen menteri kekayaannya bertambah kurang dari Rp 1 miliar dan hanya 3 persen pembantu Presiden Joko Widodo itu yang melaporkan kekayaannya turun.

Baca juga: Ironi Masa Pandemi, Kekayaan Pejabat Naik di Tengah Bertambahnya Penduduk Miskin

Siapa saja Menteri dengan kenaikan jumlah harta kekayaan tertinggi? Berikut catatan Kompas.com:

1. Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melaporkan, jumlah harta kekayaan terbarunya per 31 Desember 2020 mencapai Rp 2.428.784.082.978.

Pada laporan LHKPN tahun 2019, mantan Wakil Menteri Pertahanan itu memiliki harta sebanyak Rp 1.947.253.281.442.

Dengan demikian, harta kekayaan Trenggono naik 481 miliar, atau tepatnya Rp 481.530.801.537.

2. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan

Berdasarkan LHKPN 2020 di laman resmi KPK, Luhut Binsar Pandjaitan juga mengalami peningkatan harta kekayaan selama pandemi Covid-19.

Harta kekayaan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu per 30 Desember 2020 mencapai Rp 745.118.108.997.

Baca juga: Inilah 10 Pejabat dengan Harta Kekayaan Properti Terbesar (II)


Dalam LHKPN Luhut per 31 Desember 2019, harta kekayaan jenderal purnawirawan TNI itu tercatat sebanyak Rp 677.440.505.710.

Dengan data itu, dalam waktu satu tahun harta Luhut mengalami kenaikan sebanyak Rp 67.747.603.287.

3. Menhan Prabowo Subianto

Halaman:


Terkini Lainnya

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com