Menteri PPPA Sebut Pemerintah Prioritaskan Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan, pemerintah terus menjamin upaya pencegahan segala bentuk diskriminasi hingga penyediaan akses layanan bagi perempuan dan anak.

“Pemerintah terus menjamin upaya pencegahan, pengendalian, pendampingan, serta penyediaan akses layanan bagi perempuan dan anak melalui berbagai kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan," kata Bintang, dalam acara pertemuan koordinasi persiapan dialog konstruktif dengan Komite Convention on Elimination of All Forms of Discrimation Againts Women (CEDAW, dikutip dari siaran pers, Jumat (10/9/2021).

Baca juga: Menteri PPPA Dorong Kesenjangan Akses Internet bagi Perempuan Bisa Diatasi

Bintang menegaskan, pemerintah memberikan prioritas yang tinggi terhadap pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.

Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender yang juga ditunjukkan melalui Beijing Declaration and Platform for Action, 2030 Sustainable Development Agenda dan HeforShe IMPACT Champion Initiative.

Apalagi, kata dia, perempuan juga menjadi bagian dari lima isu prioritas arahan Presiden Joko Widodo.

Kelima isu itu yakni peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak, penurunan kekerasan pada perempuan dan anak, dan penurunan pekerja anak dan pencegahan perkawinan anak.

Bintang memastikan, komitmen Indonesia dalam perlindungan hak perempuan, khususnya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, tertuang dalam konstitusi dan berbagai undang-undang.

"Strategi pengarusutamaan gender telah diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan nasional jangka pendek, menengah, dan panjang," kata dia.

Baca juga: Kementerian PPPA: Kasus Penganiayaan Anak Korban Pesugihan Perlu Ditelusuri Lebih Dalam

Di samping itu, Indonesia juga telah memasukkan perempuan sebagai salah satu kelompok prioritas dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2021-2025.

Adapun dialog kontruktif pemerintah Indonesia dengan Komite CEDAW yang akan dilaksanakan akhir Oktober 2021 secara virtual.

Dialog tersebut akan membahas mengenai laporan Indonesia dan review terkait kondisi, kemajuan serta tantangan dalam perlindungan dan pemajuan hak perempuan dan kesetaraan gender.