Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Beri Perhatian Khusus dan Ubah Persepsi soal Lapas

Kompas.com - 09/09/2021, 12:36 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisaksi, Abdul Fickar Hadjar, mengatakan, pemerintah semestinya memberikan perhatian khusus terhadap lembaga pemasyarakatan (lapas) dengan melakukan revitalisasi berkala terhadap infrastruktur lapas.

Hal ini menyusul kebakaran Lapas Kelas I Tangerang, Banten, yang menewaskan 44 warga binaan.

Menurut Fickar, pemerintah perlu mengubah persepsi, bahwa lapas bukan tempat pembuangan atau penghukuman narapidana, tetapi merupakan tempat pembinaan dan pendidikan.

"Pelajaran yang berharga adalah mengubah persepsi bahwa lapas itu tidak melulu sebagai tempat menjalani hukuman, tapi sesungguhnya lapas itu menjadi 'bengkel' tempat memperbaiki kerusakan mental manusia," kata Fickar saat dihubungi, Kamis (9/9/2021).

Baca juga: Peta Data: 77 Persen Lapas/Rutan di Indonesia Kelebihan Penghuni

Terkait dengan itu, dia berpendapat, pemerintah harus menerapkan kurikulum baru di lapas yang tujuannya mendidik warga binaan.

Salah satu contohnya, lanjut Fickar, pemerintah dapat memanfaatkan pendidikan gaya militer yang bisa berpengaruh terhadap pembentukan mental yang baik.

"Tidak hanya pembinaan yang biasa-biasa saja, tapi mutlak menjadi tempat pendidikan di samping penghukuman. Jika dibutuhkan, diterapkan disiplin kemiliteran," ucapnya.

Ia pun menilai selama ini pemerintah abai dari persoalan lapas. Padahal, lapas merupakan tempat yang sehari-hari menjadi tempat hidup bagi banyak orang.

"Infrastruktur harus direvitalisasi berkala, karena memang digunakan efektif setiap hari. Maka itu harus mendapatkan perhatian khusus," ujarnya.

Baca juga: Sebut Ada Masalah HAM dalam Kebakaran Lapas Tangerang, Amnesty: Bukan Kebakaran Biasa

Kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang, Banten terjadi pada Rabu (8/9/2021) dini hari. Akibat kejadian itu, 43 napi kasus narkoba dan 1 napi kasus terorisme tewas.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, kebakaran diduga terjadi karena kondisi lapas yang sudah tua. Selama ini, belum ada perbaikan instalasi listrik meski ada penambahan daya listrik.

Ia mengungkapkan, saat kebakaran, kamar-kamar napi dalam keadaan terkunci, sesuai protokol. Dari kamar-kamar yang tidak dibuka itulah timbul korban jiwa.

Baca juga: Sel Terkunci Saat Kebakaran Lapas Tangerang, Yasonna: Itu Protap-nya

Yasonna pun meminta Direktur Jenderal Pemasyarakatan memeriksa lapas-lapas yang sudah berusia puluhan tahun agar tidak terjadi peristiwa serupa.

Ia juga meminta Ditjen PAS mengucurkan dana tanggap darurat guna perbaikan lapas-lapas berusia tua.

Ia akan bekerja sama dengan semua pihak terkait penyelidikan penyebab kebakaran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com