Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang PON XX, Menko PMK Targetkan Vaksinasi Covid-19 di Papua Capai 80 Persen

Kompas.com - 09/09/2021, 08:49 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menargetkan vaksinasi Covid-19 di Papua bisa segera mencapai 80 persen.

Hal tersebut diperlukan agar kasus Covid-19 terkendali mengingat di Papua akan segera digelar Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XX pada 2-15 Oktober 2021.

Oleh karena itu, dia pun mendorong masyarakat Papua untuk mengikuti vaksinasi Covid-19.

"Saya mohon partisipasi seluruh warga Papua untuk mempercepat vaksinasi karena sekarang ini masih 51 persen (yang divaksin). Kalau bisa sampai 80 persen saat PON terjadi," ujar Muhadjir saat meninjau Rumah Susun Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi (STFT) Jayapura, Papua, Rabu (8/9/2021).

Baca juga: Mahfud Sebut Penyelenggaraan PON XX Bukti Negara Hadir di Papua

Muhadjir mengatakan, percepatan vaksinasi sangat penting agar saat PON dilaksanakan masyarakat Papua dimungkinkan untuk menyaksikan pertandingan.

Dengan demikian mereka dapat mendukung para atlet secara langsung di setiap venue.

Baik yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, maupun Timika.

"Kalau memang dianggap aman dan betul-betul dimungkinkan bisa saja nanti PON dibuka untuk penonton dengan syarat-syarat tertentu," kata Muhadjir.

Muhadjir pun mengimbau seluruh warga Papua untuk yang belum divaksin agar segera melaksanakannya.

Baca juga: Persiapan PON Papua, Vaksinasi Covid-19 di Merauke dan Kota Jayapura Capai 50 Persen

Sebab menurut dia, salah satu kunci sukses penyelenggaraan PON XX Papua yaitu tercapainya target vaksin.

Hal tersebut akan berimbas pada terbukanya akses penonton untuk dapat menyaksikan pertandingan.

"Dengan terbukanya akses bagi penonton, maka akan berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi masyarakat," kata dia.

Muhadjir pun berharap PON XX di Papua bisa sukses digelar meski di tengah pandemi Covid-19.

Baca juga: PON XX Digelar Bulan Depan, Pemerintah Minta Papua Segera Turunkan Kasus Aktif Covid-19

Selain itu, pemerintah juga menginginkan agar PON bisa menjadi momentum kebangkitan ekonomi di Papua.

Meskipun demikian, Muhadjir tetap mengingatkan agar protokol kesehatan harus tetap ditegakkan.

"Protokol kesehatan harus dipatuhi sambil kita melihat dan mempertimbangkan untuk menetapkan apakah bisa ditonton atau tidak, siapa saja yang bisa menonton, dan ketentuan apa saja nanti yang harus dipenuhi untuk setiap event dari PON," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com