Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Percepatan Vaksinasi Covid-19 Persiapan Masuki Fase Endemi

Kompas.com - 07/09/2021, 12:29 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, percepatan vaksinasi Covid-19 untuk mencapai target herd immunity atau kekebalan kelompok merupakan salah satu persiapan pandemi Covid-19 menjadi endemi.

Menurut dia, percepatan vaksinasi sangat penting karena saat ini pemerintah sedang menggiatkan vaksinasi agar target 77 persen populasi penduduk Indonesia divaksin tercapai sehingga terbentuk herd immunity.

"Ini untuk mempersiapkan supaya nanti Covid-19 tidak lagi pandemi tapi menjadi endemi sehingga harus dipersiapkan 77 persen atau 200,8 juta penduduk harus sudah divaksinasi," kata Ma'ruf meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia (RSKGM FKG UI), Jakarta, Selasa (7/9/2021).

Baca juga: 4 Juta Kasus Covid-19, Pemerintah Siapkan Langkah Terkait Perubahan Pandemi Jadi Endemi

Oleh karena itu, Ma'ruf berharap proses vaksinasi bisa rampung Desember 2021.

Namun diakuinya bahwa dalam melakukan vaksinasi tersebut ada banyak hambatan yang menyertai.

Salah satunya sulitnya akses untuk mendistribusikan vaksin. 

"Tapi kami harapkan secepatnya. Inilah yang sekarang kami siapkan tapi juga terus melakukan testing tracing treatment (3T) yang kita lakukan. Apalagi sekarang sudah terjadi penurunan (kasus)," kata dia.

Ma'ruf mengatakan, saat ini pemerintah masih menyiapkan skenario lebih detail tentang persiapan memasuki endemi tersebut.

Baca juga: Wapres Sebut Tokoh Agama Berperan Penting Songsong Era Endemi Covid-19

Adapun dalam peninjauan vaksinasi tersebut Ma'ruf menyebutkan terdapat dua vaksin yang digunakan UI, yakni Sinovac untuk usia 18 tahun ke bawah dan Moderna untuk usia 18 tahun ke atas.

Para peserta vaksinasi berjumlah 500 orang yang terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa UI hingga masyarakat umum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com