Kebocoran NIK dan Sertifikat Vaksin Jokowi, Anggota DPR: Sebaiknya Ada yang Mengaku Bertanggung Jawab, Bukan Saling Melempar

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Sukamta menyayangkan sikap Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang melempar kasus dugaan kebocoran sertifikat vaksin dan nomor induk kependudukan (NIK) Presiden Joko Widodo ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Ia pun mendorong agar ada pihak yang secara terbuka mengaku bertanggungjawab atas kasus kebocoran data tersebut.

"Sayang kalau kejadian hebat ini tidak memunculkan sense of urgency tetapi malah saling lempar tanggung jawab," kata Sukamta saat dihubungi Kompas.com, Jumat (3/9/2021).

"Sebaiknya segera ada yang mengaku bertanggungjawab bukan saling melempar," ujar dia.

Baca juga: Ramai NIK Jokowi Bocor, Ini 4 Tips Menjaga NIK Tetap Aman

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu berpandangan, memang benar data terkait vaksinasi itu berada di tangan Kementerian kesehatan.

Namun, menurut dia, hal itu tidak menjadi pembenaran bagi Kemenkominfo untuk menunjuk pihak lain agar bertanggung jawab.

"Karena digitalisasi ini leading sector-nya kan kemenkominfo. Dan tugas membuat payung hukum dari RUU PDP berdasarkan surpres tim leader-nya Menkominfo. Mestinya tergugah ya," kata Sukamta.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan, dugaan bocornya data sertifikat vaksinasi Presiden Jokowi agar ditanyakan langsung kepada Kemenkes.

Baca juga: NIK Jokowi Bocor, Anggota Komisi I: Indikasi Tak Seorang Pun di Indonesia Terlindungi

Menurut dia, data pencatatan vaksinasi tersebut dikelola oleh Kemenkes.

"Sebaiknya dengan Kemenkes saja sebagai wali data," kata Plate, Jumat.

Plate mengklaim, data PeduliLindungi yang ada di data center milik Kemenkominfo aman dan tidak ada kebocoran. Ia meminta agar publik menunggu pernyataan resmi dari Kemenkes.

"Terkait pertanyaan di atas, ada baiknya menunggu rilis resmi dari Kemenkes sebagai wali data Covid-19," ujar Plate.