Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPKM Diperpanjang, Ini Rincian Diskon Tarif Listrik dan Bansos yang Diberikan Pemerintah

Kompas.com - 01/09/2021, 17:30 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memastikan melanjutkan pemberian diskon tarif listrik setelah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali diperpanjang.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Tubagus Ahmad Chusni menjelaskan, subsidi listrik itu diberikan kepada mereka yang menjadi pelanggan di dua kategori.

"Diskon tarif 50 persen untuk pelanggan 450 volt ampere, diskon tarif 25 persen untuk pelanggan 900 volt ampere," ujar Tubagus, dalam konferensi pers, Rabu (1/9/2021).

Tubagus mengungkapkan bahwa pihaknya hingga kini telah mengantongi data masyarakat yang menjadi pelanggan di dua kategori tersebut.

Baca juga: Epidemiolog Peringatkan Munculnya Gelombang Covid-19 Ketiga Pasca Pelonggaran PPKM

Selain memberikan subsidi listrik, pemerintah juga tetap memberikan bantuan sosial non-reguler, berupa bantuan sosial tunai (BST).

Tubagus menyebut, hingga kini sudah terdapat 9,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah mendapatkan BST.

"Bansos tunai bahkan sudah tahap ke lima dan keenam, diberikan rapel dua bulan langsung, sehingga KPM menerima Rp 600.000," kata Tubagus.

Sementara itu, pemerintah juga mencatat terdapat 28,8 juta KPM yang menerima bantuan sosial reguler.

Sebanyak 28,8 juta KPM tersebut terdiri dari 10 juta KPM dalam Program Keluarga Harapan (PKH), 8,8 juta KPM program sembako non-PKH, dan 10 juta KPM BST.

Baca juga: Anies Keluarkan Kepgub, Ini Daftar Kegiatan yang Dilonggarkan Selama PPKM Level 3

Selain itu, pemerintah juga menyalurkan sembako berupa beras sebanyak 10 kilogram untuk masing-masing keluarga dalam sekali salur.

Terkait sembako beras ini, Tubagus memastikan bahwa beras tersebut berasal dari Bulog yang sudah terjamin kualitasnya.

Tak hanya itu, kata dia, Menko PMK Muhadjir Effendy telah mewanti-wanti terkait kualitas dan kuantitas beras yang disalurkan kepada masyarakat.

"Jadi untuk bansos beras ini adalah kualitas medium," tegas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com