Ketua DPR Minta Sekolah Evaluasi Pelaksanaan Hari Pertama PTM Terbatas

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani meminta sekolah yang mulai menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas hari pertama melakukan berbagai evaluasi.

Menurut dia, hal tersebut penting dilakukan untuk perbaikan-perbaikan PTM terbatas ke depannya demi keamanan belajar siswa.

"Evaluasi juga bertujuan agar pihak sekolah bisa mengetahui berbagai kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka sehingga bisa segera melakukan perbaikan-perbaikan yang akan lebih menunjang pelaksanaan sekolah tatap muka terbatas," kata Puan dalam keterangannya, Senin (30/8/2021).

Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Siapkan 70 Armada Bus Sekolah untuk Pembelajaran Tatap Muka

Puan mengingatkan pihak sekolah agar menjalankan protokol kesehatan (prokes) yang ketat selama PTM terbatas.

Pedoman prokes itu, kata dia, sudah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

"Jalankan standar prokes sesuai pedoman, dan tenaga pendidik harus lebih ekstra dalam membimbing anak-anak, khususnya untuk siswa SD di tingkat terkecil, agar selalu tertib menjaga jarak dengan teman-temannya,” jelasnya.

Ketua DPP PDI-P itu meminta pihak sekolah mengutamakan prinsip kehati-hatian dan terus melakukan mitigasi protokol kesehatan sesuai imbauan dari Satgas Penanganan Covid-19.

Kemudian, Puan meminta fasilitas dan sarana prasarana penunjang sekolah tatap muka di era pandemi harus disiapkan sebaik-baiknya.

Baca juga: Tanggapan Orangtua Siswa soal Rencana PTM di Kota Tangerang

"Juga selalu ingatkan siswa agar tidak berkerumun dan pastikan mereka untuk langsung pulang ke rumah setelah PTM selesai," tambah dia.

Lebih lanjut, Puan meminta pihak sekolah tetap memberikan pelayanan terbaik kepada siswa yang tidak mendapatkan izin mengikuti PTM terbatas dari orangtuanya.

Menurut dia, sekolah harus bisa memahami kekhawatiran maupun ketidaksiapan orangtua melepas anaknya ke sekolah.

"Maka saya mendorong daerah untuk cepat menyelesaikan program vaksinasi kepada anak-anak yang telah memenuhi syarat mendapatkan vaksin. Dengan begitu, kekhawatiran orangtua akan berkurang saat mengirimkan anak-anaknya kembali belajar ke sekolah,” tutur Puan.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu mendukung pembelajaran tatap muka dilakukan di daerah-daerah yang memenuhi syarat.

Baca juga: Wali Kota Tangsel: Baru 40 Persen Sekolah yang Siap Gelar PTM Terbatas

Selain itu, Puan juga mendukung PTM terbatas jika sekolah-sekolah tersebut sudah siap menerapkannya.

Sebab, menurut Puan, ada banyak kendala yang muncul dari pelaksanaan sekolah daring selama ini.

Diketahui, sejumlah daerah yang berada dalam status PPKM Level 1-3 hari ini mulai menerapkan PTM terbatas. Adapun salah satu daerah itu adalah DKI Jakarta.

Pelaksanaan sekolah tatap muka ini dilakukan secara bergantian dengan membagi siswa dalam beberapa kelompok belajar, mengingat ada syarat kapasitas dalam setiap kelas.