Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes Apresiasi Keterlibatan TNI-Polri dalam Vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 25/08/2021, 20:50 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengapresiasi keterlibatan TNI-Polri dalam program vaksinasi Covid-19. Menurut dia, sejak TNI-Polri terlibat, cakupan vaksinasi dapat mencapai satu juta dosis per hari.

"Kalau ditanya, bagaimana prestasinya? Ya kita lihat, tembus satu juta gara-gara ada TNI-Polri. Kita bisa lihat bahwa pencapaian angka satu juta per hari itu terjadi sesudah TNI-Polri berpartisipasi," kata Budi dalam rapat kerja Komisi IX DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/8/2021).

Baca juga: Rapat Komisi IX, Menkes Dicecar soal Distribusi Vaksin Covid-19 yang Tidak Merata

Budi menyampaikan hal tersebut dalam menjawab pertanyaan soal distribusi vaksin Covid-19 yang dinilai sejumlah anggota Komisi IX tidak merata.

Budi mengakui adanya kekurangan tersebut. Namun ia mengatakan, Kementerian Kesehatan mencari cara untuk mempercepat distribusi vaksin.

"Vaksin itu pertama kali kita distribusikan via dinkes provinsi. Tapi masalah yang disampaikan itu kejadian. Jadi ada beberapa yang lambat sampai dinkes kabupaten/kota. Ada yang kemudian pembagiannya tidak merata, sehingga kemudian kita coba mengubah, kita langsung masuk ke kabupaten/kota," kata Budi.

Kendati demikian, Kemenkes menemukan masalah ketika masuk ke kabupaten/kota, yaitu fasilitas pendukung vaksin yang tidak sebanyak di provinsi.

Baca juga: Ridwan Kamil Usulkan Distribusi Vaksin ke Daerah Dikelola Pemerintah Provinsi

Menurutnya, hanya kabupaten/kota besar yang tidak mengalami masalah ketersediaan fasilitas pendukung.

"Tapi kabupaten/kota yang kecil-kecil ya jadi berantakan juga. Sehingga akhirnya kami kembali ke provinsi. Nah, masalahnya di provinsi itu banyak aspek, karena ini kan posisi politis. Banyak aspek yang mengakibatkan tidak semua kabupaten/kota bisa dapat (vaksin)," ucap Budi.

"Sehingga, kita membutuhkan satu jalur khusus yang bisa langsung dari pemerintah pusat, dorong sampai ke bawah yaitu menggunakan TNI-Polri," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com