Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla: Kita Peringati Kemerdekaan dengan Prihatin karena Pandemi

Kompas.com - 17/08/2021, 12:02 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla menyebutkan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia yang berusia ke-76 tahun ini diperingati dalam suasana prihatin.

Sebab, hingga saat ini pandemi virus corona di Tanah Air belum juga berakhir

"Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan sekaligus kita juga tentu prihatin akan musibah pandemi yang tentu semua di dunia prihatin karena hal tersebut," kata Kalla dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (17/8/2021).

Baca juga: Pesan Kemerdekaan SBY: Mencapai Indonesia Gemilang Tak Ada Jalan Pintas

Kendati demikian, Kalla percaya bahwa Indonesia merupakan bangsa yang tangguh. Meski tengah dirundung pandemi, ia yakin RI mampu mengatasi.

Dengan visi dan pengetahuan, Kalla percaya pemerintah dan masyarakat Indonesia maupun dunia bisa bersama-sama mengatasi krisis akibat pandemi.

"Di samping kita tentu mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita juga prihatin, dan kita tentu juga yakin akan upaya sehingga kita dapat keluar daripada masalah-masalah," ucap Kalla.

"Sehingga kita dapat membawa negeri ini nanti ke 100 tahun dalam situasi yang jauh lebih baik," tuturnya.

Baca juga: HUT Ke-76 RI, Boediono Ingatkan Ancaman Kedaulatan, Serangan secara Digital

Adapun upacara peringatan HUT ke-76 RI yang digelar di Istana Merdeka, Kamis (17/8/2021) disesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Upacara hanya dihadiri undangan terbatas. Peserta dan masyarakat umum lainnya dapat mengikuti upacara secara virtual.

Sebagaimana diketahui, hingga saat ini pandemi Covid-19 masih terjadi di Indonesia. Data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada Senin (16/8/2021) pukul 12.00 WIB menunjukkan, ada penambahan 17.384 kasus baru Covid-19 dalam waktu 24 jam.

Penambahan itu menyebabkan total kasus Covid-19 di Indonesia saat ini mencapai 3.871.738 orang, terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com