Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI: Pemerintah Berupaya Keras Penuhi Kebutuhan Stok Vaksin Covid-19

Kompas.com - 16/08/2021, 15:22 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Asisten Operasi Panglima TNI Mayjen Syafruddin menyebut pemerintah telah berupaya keras memenuhi kebutuhan stok vaksin guna menangulangi Covid-19.

Hal itu disampaikan seiring dengan kedatangan 5 juta dosis vaksin Sinovac dalam bentuk jadi melalui Bandara Soekarno-Hatta, Senin (16/8/2021).

"Kedatangan vaksin ini menegaskan bahwa Pemerintah berupaya keras memenuhi kebutuhan stok vaksin covid-19 untuk digunakan dalam program vaksinasi nasional," ujar Syafruddin dalam konferensi pers, dikutip dari kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin.

Baca juga: Usai Petugas Tempel Stiker, Antusiasme Warga Jatinegara untuk Vaksinasi Meningkat

Syafruddin menjelaskan tambahan 5 juta dosis vaksin ini membuat total keseluruhan dosis vaksin yang sudah diterima Indonesia mencapai 190 juta dosis.

TNI telah melaksanakan vaksinasi di fasilitas kesehatan TNI, yakni di 803 rumah sakit dan fasilitas kesehatan tingkat pertama di seluruh Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, 8.489.210 orang sudah menjalani vaksinasi dosis pertama. Sedangkan, 1.346.404 orang telah menjalani vaksinasi dosis kedua.

Memasuki Agustus 2021, TNI semakin memperluas dan mempercepat program vaksinasi nasional dengan target 2 juta dosis per hari.

Baca juga: Kejar Target 1,2 Juta Warga Divaksinasi Covid-19, Pemkab Bekasi Optimalkan Vaksinasi di Kawasan Industri

"Hingga hari ini lebih dari 53.000.000 orang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama. Itu artinya sekitar 25 persen dari target atau sasaran vaksinasi yang berjumlah 208 juta penduduk Indonesia untuk bisa membangun herd immunity," kata Syafruddin.

Selain itu, Syafruddin mengingatkan masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan.

"Terutama memakai masker dan mematuhi aturan pembatasan mobilitas yang ditetapkan pemerintah," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com