Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Kepak Sayap Puan Ditunggu di 38 Derajat Lintang Utara

Kompas.com - 14/08/2021, 15:07 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

ANTARA Puan Maharani dengan Kim Jong Un sebetulnya ada hubungan yang kuat terpatri. Tidak saja dari kesejarahan tetapi juga jejak politik di antara keduanya.

Sebagai perempuan pertama yang menduduki kursi ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), putri Megawati Soekarnoputeri ini sebelumnya menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di kabinet Joko Widodo – Jusuf Kalla dan anggota DPR sejak periode 2009.

Puan Maharani Nakhsatra Kusyala juga memegang rekor salah satu peraih suara terbesar di dua pemilu.

Jika di Pemilu 2009 Puan meraih posisi peraih suara terbanyak nomor dua setelah Edhi Baskoro Yudhoyono atau Ibas, di Pemilu 2014 Puan masih menduduki runner up setelah Karoline Margret Natasha dari PDIP juga yang kini menjabat Bupati Landak. Raihan suara Puan jauh mengunggui Ibas kala itu.

Sebagai cucu Bung Karno, darah politiknya terasah usai masuk dalam jajaran pimpinan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di 2006 dan mulai masuk elite PDIP periode 2010–2015 sebagai ketua DPP bidang politik dan hubungan antar lembaga.

Saat menjadi anggota Dewan, alumnus Jurusan Komunikasi Massa FISIP Universitas Indonesia ini berkutat di komisi yang membidangi industri, investasi, dan persaingan usaha.

Dalam berbagai kesempatan, baik saat ibunya masih menjadi ikon oposisi atau ketika menjabat wakil presiden dan presiden atau setelah purnatugas, Puan kerap mendampingi kegiatan-kegiatan politik Megawat, baik di tataran nasional maupun di forum internasional.

Demikian juga interaksinya dengan ayahanda, mendiang Taufiq Kiemas, baik sebagai anggota DPR kawakan maupun Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Puan paham betul mengenai politik sebagai “seni” dan politik sebagai “alat” perjuangan.

Tidak ada yang bisa memungkiri fakta penggalan perjalanan politik dari istri Hapsoro Sukmonohadi itu.

Kepak sayap Kim Jong Un

Berbeda dengan Kim Jon Un, Presiden Korea Utara sekarang ini, yang terlahir dan hidup selalu dalam lingkungan Istana Matahari Kumsumsam, Pyongyang, tradisi jabatan presiden selalu datang berdasar garis keturunan.

Kakek Jong Un adalah Kim Il Sung - Great Leader Korea Utara yang memimpin Korea Utara hingga 1994 sejak kemerdekaan Korea Utara 1946.

Ayah Jong Un, adalah putra Kim Il Sung, yaitu Kim Jong Il. Jong Un naik ke tampuk kekuasaan usai ayahandanya Jong Ill wafat pada 2011 silam.

Dunia luar menggambarkan kepemimpinan Kim Jong Un sangat powerfull bahkan cenderung diktator. Menurut Lewin, Lippit, dan White, gaya kepemimpinan Jong Un termasuk authoritarian leadership style yakni pemimpin yang selalu mengontrol dan mengawasi setiap tindakan yang dilakukan bawahannya.

Dengan sikap ngeyel-nya, Kim Jong Un juga merupakan sosok pemimpin dengan tipe the technocrat. Menurut Patricia Pitcher, tipe ini adalah pemimpin yang menjadi otak dari jalannya pemerintahan. Pemimpin the technocrat juga cenderung tegas dan keras kepala kepada bawahannya.

Kim Jong Un adalah pemimpin yang memiliki legitimate power yang sangat besar karena dia adalah pemimpin Korea Utara yang dipilih berdasarkan keturunan. Posisi jabatan tertinggi di Korea Utara selalu digengam oleh keluarganya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

Nasional
Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan 'Autogate' Imigrasi Mulai Beroperasi

Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan "Autogate" Imigrasi Mulai Beroperasi

Nasional
Satgas Judi 'Online' Akan Pantau Pemain yang 'Top Up' di Minimarket

Satgas Judi "Online" Akan Pantau Pemain yang "Top Up" di Minimarket

Nasional
Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Nasional
Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Nasional
Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Nasional
Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Nasional
Tanggapi Survei Litbang 'Kompas', Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Tanggapi Survei Litbang "Kompas", Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Nasional
Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Nasional
Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Nasional
Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Nasional
Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Nasional
Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji 'Ilegal'

Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji "Ilegal"

Nasional
Merespons Survei Litbang 'Kompas', Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Merespons Survei Litbang "Kompas", Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com