Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejumlah Daerah Kekurangan Stok Vaksin Covid-19, Satgas: Prioritas untuk yang Rentan

Kompas.com - 04/08/2021, 06:46 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, vaksinasi Covid-19 saat ini diprioritaskan untuk daerah dan populasi rentan.

Hal ini Wiku sampaikan merespons adanya sejumlah daerah yang melaporkan kekurangan stok vaksin virus corona.

"Sejauh ini vaksinasi masih diprioritaskan terlebih dahulu untuk daerah dan populasi rentan dan secara paralel mengejar cakupannya secara nasional secara luas," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (3/8/2021).

Baca juga: Total Anggaran Vaksinasi Pemerintah Capai Rp 57,84 triliun

Kendati demikian, kata Wiku, pemerintah bekerja keras antarkementerian dan lembaga untuk terus menambah pasokan vaksin. Diupayakan agar setiap warga terpenuhi haknya untuk menerima vaksin.

Pemerintah, lanjut Wiku, juga menempuh sejumlah upaya dengan menambah jumlah dosis vaksin dari luar negeri untuk dikirimkan ke Indonesia.

"Dan akselerasi proses konversi bulk menjadi vaksin yang siap untuk disuntikkan," ujarnya.

Percepatan vaksinasi juga terus diupayakan, salah satunya melalui kegiatan Serbuan vaksinasi yang dilakukan bersama TNI dan Polri.

"Untuk memastikan distribusi dapat dilakukan secara maksimal dan tepat waktu," kata Wiku.

Baca juga: Cerita Warga Rela Antre Vaksinasi Massal, Berdesakan, hingga Pingsan: Demi Sertifikat Vaksin, agar Bisa ke Luar Kota

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan mengapa vaksinasi Covid-19 saat ini lebih banyak difokuskan di daerah tertentu.

Padahal, di waktu yang sama banyak daerah melaporkan kekurangan stok vaksin Covid-19.

"Jadi Bapak, Ibu kalau ini pertanya vaksinasi ini kenapa lebih banyak di daerah tertentu karena memang daerah itulah yang kasus konfirmasinya paling tinggi dan kematiannya paling tinggi. Sekali lagi, vaksinasi ini kita berikan berbasis risiko," kata Budi dalam konferensi pers melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin (2/8/2021).

Oleh karenanya, lanjut Budi, Presiden Joko Widodo ingin vaksinasi di tujuh provinsi yang ada di Jawa-Bali dipercepat.

Baca juga: Banyak Daerah Kekurangan Vaksin, Menkes: Pesan Presiden, Akselerasi Vaksinasi di Jawa-Bali

Tujuh provinsi yang dimaksud yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali.

"Pesan dari Bapak Presiden, mengingat tujuh provinsi Jawa dan Bali ini tinggi sekali kenaikan kasusnya dan juga kematiannya, ini harus diakselerasi vaksinasinya," tegasnya.

Adapun kelangkaan stok vaksin Covid-19 mulai terjadi di daerah-daerah di Tanah Air.

Sejumlah pemerintah daerah telah mengeluhkan kurangnya stok vaksin Covid-19 di saat meningkatnya animo masyarakat untuk divaksinasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com