Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Dukung Kemudahan Izin Masuk Produk Alat-alat Kesehatan

Kompas.com - 03/08/2021, 16:43 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas Lawan Covid-19 DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mendukung kemudahaan birokrasi izin masuk alat-alat kesehatan ke Indonesia.

Dasco pun mengapresiasi Direktorat Jenderal Bea Cukai yang telah mengutamakan dan memudahkan izin produk-produk alat kesehatan masuk ke Indonesia.

“Kami apresiasi kepada pihak Bea Cukai yang telah memberikan kemudahan-kemudahan peraturan untuk memasukkan barang kebutuhan untuk Covid-19 seperti alat kesehatan, obat-obatan, dan tabung gas," kata Dasco saat mengunjungi Kantor Pelayanan Utama Ditjen Bea Cukai Tanjung Pirok, Selasa (3/8/2021), dikutip dari situs resmi DPR.

Baca juga: Panglima TNI Sebut Alat Kesehatan Disiapkan di Tempat Isolasi Terpusat Pasien Covid-19

Dasco menuturkan, di tengah situasi pandemi Covid-19, birokrasi untuk izin masuk alat kesehatan harus dipangkas karena masyarakat dan tenaga kesehatan sangat membutuhkan.

Menurut politikus Partai Gerindra tersebut, aturan yang dimiliki Bea Cukai saat ini telah mempermudah seluruh pihak yang ingin berpartisipasi dalam upaya melawan Covid-19.

Barang-barang yang diperuntukkan pada kesehatan dapat masuk dengan mudah dan dapat dikirim ke daerah sasaran dalam tempo cepat.

"Kami harapkan hal ini terus berlangsung kepada Bea Cukai yang ada di garis depan. Kami berikan apresiasi juga kepada para petugas yang tidak kenal lelah, bahkan kami lihat loketnya buka 24 jam setiap hari non-stop," ujar Dasco.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani mengatakan, izin masuk alat-alat kesehatan menjadi prioritas Bea Cukai pada saat ini.

Sebelum pandemi, kata Askolani, tingkat prioritas alat-alat kesehatan setara dengan produk lain seperti buah, sayuran dan otomotif.

Baca juga: Pengguna Narkoba yang Timbun Alat Kesehatan dan Obat Terkait Covid-19 Ditangkap di Jakbar

"Pertama kami dapat info bahwa itu alkes, langsung kita tarik, yang dulunya mungkin urutan 20, bisa langsung kami taruh di urutan pertama untuk diselesaikan," ujar dia.

Adapun dalam kunjungannya ke Kantor Pelayanan Umum Bea Cukai, Satgas Lawan Covid-19 DPR mengecek kesiapan Bea Cukai untuk melakukan integrasi dan sinkronisasi terhadap barang-barang yang masuk ke pelabuhan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com