Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Covid-19: Kepatuhan Jaga Jarak di Jakarta Masih Rendah

Kompas.com - 29/07/2021, 06:23 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan, tingkat kepatuhan warga DKI Jakarta untuk menjaga jarak masih rendah.

Data Satgas periode 19-25 Juli menunjukkan 49 persen kelurahan di DKI yang kepatuhan menjaga jaraknya masih rendah.

"Ini untuk jaga jarak, DKI masih punya tantangan, ternyata paling tinggi di DKI, jaga jaraknya ini 49 persen kelurahan masih rendah," kata Dewi, dalam diskusi secara virtual melalui kanal YouTube BNPB, Rabu (28/7/2021).

Baca juga: Satgas: Lebih dari 30 Persen Kelurahan/Desa di DKI, Jateng, dan Banten Tak Patuh Jaga Jarak

Dewi mengatakan, ketidakpatuhan terhadap jaga jarak ini salah satunya disebabkan karena kepadatan penduduk di Ibu kota.

Meski demikian, kepatuhan terhadap protokol kesehatan lainnya konsisten membaik, hanya pada kepatuhan jaga jarak persentasenya menurun.

"Jadi sebenarnya progres secara kelurahan bertambah baik untuk angkanya memang paling tinggi di DKI, tapi untuk kepatuhan yang jaga jarak rendah," ujarnya.

Selain itu, Dewi menuturkan, ketidakpatuhan jaga jarak di Pulau Sumatera terjadi di beberapa provinsi yaitu Jambi, Lampung, Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Sementara di Sulawesi, Maluku dan Papua masih terdapat beberapa provinsi yang tidak patuh dalam menjaga jarak.

"Daerah-daerah dengan perluasan wilayah yang tidak patuh ada di Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Sulawesi tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara," pungkasnya.

Baca juga: Satgas: Kepatuhan Memakai Masker dan Jaga Jarak Masih Rendah

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com