Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes Sebut Vaksinasi Covid-19 Dua Dosis Bisa Lindungi Pasien dari Risiko Kematian hingga 73 Persen

Kompas.com - 28/07/2021, 19:33 WIB
Wahyuni Sahara

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pasien Covid-19 yang mendapat vaksinasi lengkap bisa terlindung dari risiko kematian hingga 73 persen.

Data tersebut, kata Nadia, diperoleh dari data perawatan pasien Covid-19 di Rumah Sakit periode Mei hingga Juli 2021.

"Efek perlindungan terhadap pasien covid-19 yang sudah mendapat vaksinasi dosis lengkap itu benar-benar bisa melindungi risiko dari kematian hingga 73 persen," ujar Nadia dalam diskusi virtual yang ditayangkan melalui YouTube FMB9ID_ IKP, Selasa (27/7/2021).

Baca juga: Kemenkes Sebut Semua Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Delta

Nadia mengatakan 90 persen dari orang yang sudah divaksin dosis pertama sembuh usai terpapar Covid-19, sementara 96 persen orang yang divaksin penuh 100 persen sembuh dari corona.

"Kalau pasien Covid-19 yang sudah mendapatkan dosis pertama, 90 persen ini sembuh dan dari 96 persen yang mendapat vaksin secara lengkap itu sembuh 100 persen dari Covid-19," kata Nadia.

Sementara pasien Covid-19 yang belum mendapat vaksin sama sekali, kata Nadia, hanya 84 persen yang sembuh.

Baca juga: Kemenkes: Vaksin AstraZeneca 92 Persen Efektif Cegah Risiko Dirawat di RS Akibat Varian Delta

Nadia juga menyebut bahwa semua vaksin Covid-19 saat ini efektif melawan semua varian virus corona, termasuk varian Delta.

"Vaksin yang ada, sampai saat ini masih sangat efektif melawan semua varian atau mutasi virus yang ada. Termasuk varian Delta yang kemarin menyebabkan penmimgkatan lonjakan kasus yang signifikan dalam 3 minggu belakangan ini," katanya.

Hingga saat ini, menurut Nadia belum ada bukti ilmiah maupun jurnal medis yang mengatakan jenis vaksin tertentu sudah tidak efektif lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com