Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko ke Para Kepala Satpol PP: Kendalikan dan Kenali Prajurit Satu Per Satu

Kompas.com - 22/07/2021, 14:57 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengingatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk bisa mengendalikan diri dalam menjalankan tugasnya.

Sebab, kata Moeldoko, Satpol PP sangat diharapkan untuk bisa membantu pemerintah menegakkan protokol kesehatan di tengah-tengah masyarakat.

"Harus bisa mengendalikan dan mengenali prajuritnya satu per satu. Memimpin dengan empati dan hati. Memimpin tanpa kekerasan yang tidak perlu,” ujar Moeldoko dalam arahannya kepada para Kepala Satpol PP Seluruh Indonesia, sebagaimana dilansir dari siaran pers KSP, Kamis (22/7/2021).

Baca juga: Moeldoko Ingatkan Satpol PP Tak Gunakan Kekerasan Saat Tegakkan Prokes

Dia lantas menceritakan pengalamannya saat berhubungan dengan jajaran Satpol PP saat bertugas sebagai Komandan Kodim (Dandim) 0501 Jakarta Pusat.

Ia mengaku banyak terbantu dengan kerja sama antara Kodim dan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta.

“Dulu sewaktu saya masih menjadi Dandim Jakarta Pusat, saya merasakan betul saat bekerja sama dengan jajaran Satpol PP. Saya tahu betul dengan tugas dan suka duka Anda semua. Jadi Anda tidak cerita pun, saya sudah sangat mengenal dan tahu,” ujarnya.

Berdasarkan pengalamannya selaku panglima, dia yakin melalui pendekatan dengan empati, akan selalu melahirkan kebajikan baru dan loyalitas dari semua pihak.

“Kalian muncul dengan senyum dan perilaku baik, maka masyarakat akan mengikuti," tambah Moeldoko.

Baca juga: Raperda Covid-19 Jakarta: Satpol PP Jadi Penyidik, Tak Pakai Masker Penjara 3 Bulan

Sementara itu, Pelaksana Harian Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengatakan, pihaknya memahani tingkat kapasitas daerah berbeda-beda.

Daerah yang memiliki anggaran yang memadai bisa memberikan pelatihan Satpol PP dengan baik, dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal itu berbeda dengan daerah dengan keterbatasan anggaran.

“Tugas saat ini semakin berat karena perang melawan Covid-19 yang berkepanjangan. Kelelahan membuat hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Oleh karena itu Mendagri baru saja menerbitkan aturan soal penertiban PPKM oleh Satpol PP,” ujarnya.

Suhajar mengatakan saat ini segala tindakan penertiban harus sesuai aturan.

Penegakan hukum harus tegas, namun simpatik dan dan santun, serta dilarang menggunakan kekerasan.

"Kami selalu memantau seluruh kegiatan dan hal-hal yang terjadi selama penertiban. Kawan-kawan Kepala Satpol PP, saya yakin dan percaya bahwa kita teguh menjalankan kepemimpinan kita. Dalam situasi apapun kita harus menjadi seorang pemimpin yang mendidik dan mengayomi,” jelasnya.

Baca juga: Cara Satpol PP Kota Bogor Hadapi Pedagang yang Terdampak PPKM Darurat

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Nasional
Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Nasional
[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

Nasional
Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Nasional
Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com