Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Strategi Pemerintah Terkait Peningkatan Testing di Daerah Padat Penduduk

Kompas.com - 21/07/2021, 22:53 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah mematangkan kebijakan baru mengenai peningkatan pemeriksaan atau testing terkait Covid-19 di kawasan padat penduduk.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kebijakan itu akan menyasar wilayah aglomerasi.

"Atas arahan Presiden, pemerintah akan melakukan peningkatan testing dan memperbanyak pusat-pusat isolasi," ujar Luhut dalam konferensi pers virtual pada Rabu (21/7/2021) malam.

Baca juga: Pemerintah Akan Tingkatkan Testing di Daerah Padat Penduduk Wilayah Aglomerasi

Menurut Luhut, ada sekitar 8 wilayah aglomerasi yang menjadi target testing, antara lain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), Surabaya, Soloraya, Semarang dan Malang Raya.

"Kalau ada yang positif langsung dibawa ke (lokasi) karantina," tutur dia.

Luhut pun merinci strategi dalam penerapan kebijakan itu. Pertama, apabila dalam testing ditemukan kasus, maka pasien akan dibawa ke pusat-pusat isolasi yang sudah dibuat pemerintah.

Selanjutnya, pasien akan mendapatkan penanganan dan obat-obatan dari pemerintah.

Kemudian, keluarga dari orang yang positif Covid-19 itu akan diberikan bantuan sosial dalam bentuk sembako.

"Sehingga kalau kepala keluarga yang kena (positif) tidak perlu keluarganya jadi menderita. Kami merencanakan keluarga tersebut akan diberikan bantuan sosial oleh pemerintah guna meringankan bebannya," tambahnya.

Baca juga: Luhut Pastikan Testing Covid-19 Bisa Capai 400.000 Per Hari

Menurut Luhut, rumusan kebijakan ini akan segera dimatangkan. Sehingga penerapannya bisa langsung dilakukan secara masif.

"Waktu nanti pelonggaran pada 26 Juli, kalau semua berjalan baik, maka yang kita tekankan adalah, testing, tracing dan vaksinasi. Itu akan berjalan paralel," tutur Luhut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com