Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Akan Tingkatkan Testing di Daerah Padat Penduduk Wilayah Aglomerasi

Kompas.com - 21/07/2021, 21:49 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan melakukan pemeriksaan atau testing Covid-19 di perumahan padat penduduk.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kebijakan ini akan menyasar wilayah aglomerasi yang ada di Indonesia.

"Pemerintah dalam waktu dekat, atas arahan Presiden, akan melakukan peningkatan testing dan memperbanyak pusat-pusat isolasi. Terutama di daerah-daerah padat penduduk," ujar Luhut dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (21/7/2021) malam.

"Kita akan langsung testing dan tracing di perumahan-perumahan padat penduduk di wilayah aglomerasi," tutur dia.

Baca juga: PPKM Darurat Diperpanjang hingga 25 Juli, Ini Alasan Pemerintah

Menurut Luhut, ada sekitar 8 wilayah aglomerasi yang menjadi target testing, antara lain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), Surabaya, Soloraya, Semarang dan Malang Raya.

"Kalau ada yang positif langsung dibawa ke karantina," kata Luhut.

Saat karantina, pasien akan dirawat dan diberi penanganan dengan terapi obat-obatan.

Terapi itu diharapkan dapat mencegah perburukan kondisi pasien Covid-19.

"Daripada di rumah saja, terutama teman-teman kita yang rumahnya di daerah padat penduduk. Saya kira tingkat penyebaran juga akan tinggi. Tujuannya untuk memutus tadi transmisi dari varian Delta ini," ucap Luhut.

Baca juga: Luhut: Presiden Perintahkan Tak Lagi Pakai Nama PPKM Darurat, tapi Level 4

Dia pun mengatakan, rumusan kebijakan ini akan dimatangkan. Sehingga penerapannya bisa langsung dilakukan secara masif.

"Waktu nanti pelonggaran pada 26 Juli kalau semua berjalan baik maka yang kita tekankan adalah, testing, tracing dan vaksinasi. Itu akan berjalan paralel," tutur Luhut.

"Karena dari data ini kita melihat yang meninggal dunia ketika sudah divaksin angkanya sangat rendah. Dari 5,1 juta sampel hanya 54 orang tadi yang meninggal. Jadi ini angka hanya 0,21 persen," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com