Wapres: Indonesia Masih Miliki Ruang Luas Kembangkan Keuangan Syariah

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, saat ini Indonesia masih memiliki ruang yang luas untuk pengembangan industri keuangan syariah.

Apalagi, pengembangan pasar modal syariah Indonesia, kata dia, telah dilakukan sejak tahun 1997 dengan terbitnya produk reksadana syariah pertama.

"Namun geliatnya baru mulai dirasakan pada tahun 2011 sehingga masih terdapat ruang yang luas untuk pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia," ujar Ma'ruf di acara konferensi internasional dengan tema utama The Future of Islamic Capital Market: Opportunities, Challenges, and Way Forward secara daring, Kamis (15/7/2021).

Baca juga: Selama 500 Hari Pandemi Covid-19, Apa Saja yang Dilakukan Wapres Maruf Amin?

Ma'ruf mengatakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan, market share keuangan syariah Indonesia masih relatif rendah yaitu 9,89 persen dari total aset keuangan nasional Indonesia, termasuk di dalamnya adalah pasar modal syariah.

Bahkan untuk lebih mengembangkan pasar modal syariah, kata dia, OJK telah menerbitkan roadmap pasar modal syariah tahun 2020-2024.

Utamanya sebagai salah satu panduan terkait arah kebijakan pasar modal syariah.

"Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk penguatan industri keuangan syariah khususnya terkait pasar modal syariah," kata Ma'ruf.

Upaya tersebut antara lain penguatan kelembagaan perbankan syariah melalui merger tiga bank umum syariah yang dikenal dengan nama PT Bank Syariah Indonesia (BSI).

Baca juga: Wapres Dorong Konversi BPD Jadi Bank Syariah Dipercepat

Pada tahun 2025, bank tersebut ditargetkan untuk masuk ke dalam 10 besar bank syariah dunia.

Selanjutnya adalah penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang merupakan instrumen investasi bagi para pelaku industri keuangan syariah.

Ini termasuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ritel untuk masyarakat umum.

"Total penerbitan sukuk ritel tersebut mencapai Rp 203 triliun dengan total investor sebanyak 347.145 individu," ujar dia.

Tak hanya itu, upaya lainnya yang dilakukan juga dengan penerbitan Green Sukuk, yang merupakan SBSN pertama dan terbesar di dunia dengan konsep berkelanjutan.

Baca juga: Wapres Sebut Pemerintah Kewalahan Sediakan Tempat Perawatan Pasien Covid-19