Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Jokowi Ditanya Pengaruh PPKM terhadap Kenaikan Covid-19 oleh Siswa SMA...

Kompas.com - 14/07/2021, 12:37 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Rakhmat Nur Hakim

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mendadak mendapat pertanyaan dari seorang siswi SMA ketika meninjau vaksinasi Covid-19 secara daring terhadap siswa-siswi SMA Negeri 39 Jakarta, Rabu (14/7/2021).

Siswi SMA Negeri 39 Jakarta yang bernama Kristanti itu menanyakan pengaruh Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat terhadap lonjakan kasus Covid-19.

"Apa pengaruh dari penerapan PPKM dengan kenaikan kasus Covid-19 saat ini, bapak?," tanya  Kristanti kepada Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Vaksinasi Covid-19 Door to door Bagus Sekali, Kita Mendatangi Rumah-rumah

Jokowi lantas menjelaskan pengaruh Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terhadap lonjakan kasus Covid-19.

Jokowi mengatakan bahwa PPKM pada dasarnya bertujuan membatasi mobilitas penduduk. Hal ini guna mencegah meluasnya penyebaran virus corona yang ditularkan sesama manusia.

"Jadi kita melakukan PPKM ini kan pembatasan kegiatan masyarakat agar tidak banyak terjadi interaksi pertemuan antara orang dengan orang, antara kelompok dengan kelompok," kata Jokowi menjawab pertanyaan.

"Karena kalau ketemu ada satu saja yang membawa virus, yang sudah positif terkena Covid, ini bisa menyebar ke mana-mana," tuturnya.

Secara teori, kata Jokowi, apabila mobilitas dan interaksi penduduk turun, maka penyebaran virus juga dipastikan menurun.

Baca juga: Ditanya Siswa soal Sekolah Tatap Muka, Jokowi: Nanti Kalau Covid-19 Sudah Mereda

Ia menyebut, berbagai negara juga melakukan langkah serupa. Hanya saja, aturan pembatasannya berbeda-beda.

Namun, pada pokoknya, tujuan dari pembatasan itu adalah untuk mengurangi mobilitas, pertemuan, dan interaksi orang dengan orang, atau kelompok dengan kelompok, sehingga penularan virus corona dapat dicegah.

"Ada yang melakukan lockdown, ada yang melakukan pembatasan yang ketat, ada yang melakukan PPKM skala mikro. Memang caranya macam-macam," ujar Jokowi.

"Intinya semua itu adalah baik lockdown, baik PPKM, itu adalah mengurangi mobilitas, mengurangi interaksi antara orang dengan orang, pertemuan orang dengan orang, intinya ke sana pembatasan itu," jelasnya.

Untuk diketahui, pemerintah menerapkan PPKM Darurat dan PPKM Mikro untuk merespons lonjakan kasus Covid-19 beberapa waktu terakhir.

Baca juga: Jokowi: Setelah Siswa, Guru dan Petugas Sekolah Tak Boleh Terlewat Ikut Vaksinasi Covid-19

PPKM Darurat diterapkan selama 3-20 Juli 2021 di Pulau Jawa dan Bali serta 15 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali. Sementara, PPKM Mikro berlaku 6-20 Juli di luar Jawa-Bali.

Selama PPKM berlaku, dilakukan pembatasan kegiatan di berbagai sektor, mulai dari perkantoran, pendidikan, restoran, pusat perbelanjaan, wisata, transportasi, seni budaya, hingga sosial kemasyarakatan di seluruh wilayah terdampak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com