Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berbagai Kelebihan dan Efek Samping Vaksin Covid-19 Moderna...

Kompas.com - 12/07/2021, 09:27 WIB
Wahyuni Sahara

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -  Indonesia telah menerima vaksin Moderna dari Amerika Serikat sebanyak 3.000.060 dosis. Ini merupakan pengiriman vaksin Moderna tahap pertama.

Vaksin Moderna didapatkan Indonesia dari Amerika melalui Covax Facility yang merupakan program bersama untuk mendukung akses penanggulangan Covid-19.

Berdasarkan komunikasi Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dengan beberapa kolega di Amerika Serikat termasuk Menteri Luar Negeri dan National Security Advisor Amerika Serikat, negara Abang Sam (AS) berkomitmen memberikan dosis sharing vaksin kepada Indonesia sebanyak 4.500.160 dosis.

Baca juga: 3 Juta Vaksin Moderna dari Amerika Serikat Tiba di Bandara Soekarno-Hatta

Vaksin Moderna diproduksi oleh Moderna Incorporation dan merupakan vaksin Covid-19 berbasis messenger RNA (mRNA).

Karena berbasis mRNA, vaksin Moderna memerlukan teknologi penyimpanan yang berbeda dari jenis vaksin platform inactivated virus yang sebelumnya telah memperoleh EUA.

Vaksin ini perlu sarana penyimpanan pada suhu minus 20 derajat celsius. Karena kebutuhan teknologi khusus tersebut, vaksin Moderna diserahkan ke Indonesia bersamaan dengan teknologi penyimpanan dan distribusinya.

Di Indonesia, vaksin Moderna telah mendapatkan emergency use authorization (EUA) izin pakai di masa darurat dari BPOM pada 2 Juli 2021.

Baca juga: Menkes: Vaksin Moderna Rencananya Tiba Minggu 11 Juli

Penerbitan EUA ini berdasarkan hasil uji klinis fase ketiga dan pengkajian Komite Nasional Penilai Vaksin Covid-19, ITAGI, dan BPOM.

Kehadiran vaksin Moderna melengkapi empat jenis vaksin lainnya yang sebelumnya juga sudah memperoleh EUA dari BPOM, yaitu CoronaVac dari Sinovac Life Science China, AstraZeneca dari Covax Facility.

Kemudian Sinopharm dari Beijing Bioinstitute Biological Product, dan vaksin Covid-19 yang diproduksi Bio Farma menggunakan bulk dari Sinovac.

Baca juga: Kemenkes: Vaksin Moderna untuk Vaksinasi Program Pemerintah

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com