Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kebutuhan Obat Tinggi, Pimpinan DPR Minta Pintu Masuk Bahan Obat Dipermudah

Kompas.com - 09/07/2021, 17:06 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad berpendapat, menurunkan harga eceran tertinggi (HET) bukan menjadi solusi untuk mengatasi meningkatnya kebutuhan obat yang berdampak pada tingginya harga obat.

Menurut Dasco, pemerintah mestinya justru memudahkan proses impor bahan-bahan obat agar harga obat dapat tetap terjangkau.

"Ketika kemudian dibutuhkan obat yang banyak, kalau menurut saya, bukan harga eceran tertingginya yang diturunkan, tetapi justru kemudahan-kemudahan memasukkan bahan dan lain-lain sehingga harga obatnya tetap terjangkau," kata Dasco di Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (9/7/2021), dikutip dari keterangan video.

Sebab, kata Dasco, HET yang telah ditetapkan selama ini merupakan harga yang dihitung dalam keadaan normal dengan mempertimbangan nilai pajak, tenaga kerja, dan sebagianya.

Adapun hal itu disampaikan Dasco usai menerima audiensi pengurus Gabungan Pengusaha Farmasi untuk membahas permasalahan obat-obatan di tengah pandemi Covid-19.

Baca juga: Beberapa Item Obat Covid-19 di RSHS Bandung Kritis, Actemra Habis, 200 Nakes Kena Covid-19

"Setelah kita dengar tadi ternyata beberapa titik-titik koordinasi yang memang harus diselesaikan sehingga persoalan obat di Tanah Air ini bisa cepat teratasi," ujar Dasco.

Politikus Partai Gerindra itu pun menyebut, GP Farmasi telah berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan obat tetapi ada beberapa kendala yang mesti dituntaskan oleh pemerintah.

Dasco mengatakan, DPR akan mengkomunikasikan persoalan-persoalan tersebut kepada pemerintah, khusunya menteri kesehatan dan aparat penegak hukum.

"Kita harapkan apa yang akan dikoordinasikan itu bisa membuat lancar distribusi obat dan pembuatan obat sehingga dapat membantu masyarakat di Indonesia yang pada saat ini sedang membutuhkan obat," kata Dasco.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com