Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Parpol Minta Kader Pasang Baliho Bergambar Ketum Saat Kasus Covid-19 Kian Parah, Pengamat: Sulit Dipahami

Kompas.com - 07/07/2021, 19:08 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menyentil tindakan elite politik yang mulai memasang spanduk dan baliho bergambar wajah mereka dalam rangka menyambut Pemilu 2024.

Secara etik, ia menilai, hal itu tidak patut dilakukan di tengah tingginya kasus Covid-19. Terlebih para elite politik tersebut juga merupakan pejabat pemerintahan.

"Secara etik, sulit memahami orang kok bisa membuat spanduk baliho dimana-mana saat Covid seperti sekarang. Saat yang bersamaan kita enggak mendengar apakah visi mereka tentang tata cara menanggulangi Covid-19," kata Ray dalam acara diskusi yang ditayangkan akun YouTube PARA Syndicate.

Menurut Ray, seorang elite politik yang juga menjabat sebagai pejabat publik semestinya menyalurkan segala upaya mereka untuk menyelamatkan masyarakat dari Covid-19.

Selain itu, Ray juga menyoroti kegiatan vaksinasi yang digelar oleh sejumlah partai politik dalam beberapa waktu terakhir.

Baca juga: Kemenkes: Dalam Beberapa Hari ke Depan Kasus Covid-19 Diperkirakan Terus Meningkat

Di satu sisi, Ray menilai hal itu merupakan suatu hal yang baik. Namun, di sisi lain, kegiatan vaksinasi dianggap sebagai upaya partai politik menggaet suara.

"Itu sama seperti mau nyodorin BLT gitu ya, partai ikut terlibat. Jadi memang ada keuntungan secara politik yang mereka dapatkan," ujar Ray.

Dikutip dari Kompas.tv, DPP Partai Golkar memerintahkan pimpinan Fraksi Partai Golkar DPR RI, pimpinanPartai Golkar tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta pimpinan organisasi sayap dan ormas Hasta Karya, untuk memasang foto Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam bentuk baliho atau billboard dan videotron.

Perintah itu tertuang dalam surat bernomor Sprin 23/DPP/Golkar/VII/2021. Dokumen itu ditandatangani Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin pada Sabtu (3/7/2021).

Baca juga: Puluhan Warga Kompleks Villa Mutiara Cinere Depok Positif Covid-19, Diduga dari Perkantoran di Jakarta

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, penerbitan surat tersebut merupakan amanah dari Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar pada Maret 2021 tentang pengusulan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.

"Ya betul. Instruksi ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Rakernas dan Rapimnas Maret 2021 yang lalu yang menginstruksikan seluruh kader Partai Golkar untuk menyosialisasikan Ketua Umum Partai Golkar kepada seluruh masyarakat," kata Ace.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com