Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bio Farma Sebut Indonesia Akan Terima Vaksin Cansino 5 Juta Dosis untuk Vaksinasi Gotong Royong

Kompas.com - 07/07/2021, 12:38 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir mengungkapkan, ada dua merek vaksin yang telah menyatakan kontrak kerja sama dengan Indonesia dalam program Vaksinasi Covid-19 Gotong Royong yaitu Sinopharm dan CanSino Bio.

Honesti menuturkan, Indonesia juga telah menyepakati jumlah dosis vaksin yang akan diadakan dalam program Gotong Royong.

"Untuk Sinopharm, kita sudah berkontrak 15 juta dosis melalui anak perusahaan kita, Kimia Farma," kata Honesti dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan Direktur Utama PT Bio Farma, Kimia Farma, Informa, dan Phapros, Rabu (7/7/2021).

Menurutnya, hingga Juni 2021 sudah ada 1,5 juta dosis Vaksin Sinopharm yang tiba di Indonesia.

Baca juga: Ungkap Kendala Vaksinasi Gotong Royong, Jokowi: Targetnya 22 Juta, tetapi Vaksinnya Belum Datang

Ia mengatakan, program Vaksinasi Gotong Royong menggunakan Sinopharm juga sedang berproses di sejumlah perusahaan.

Di samping itu, Indonesia juga mengadakan Vaksin CanSino Bio dalam program Vaksinasi Gotong Royong.

"Supply agreement nya sebesar 5 juta dosis. Ini akan mulai datang di Q3 (triwulan ke-3) 2021 ini," ucapnya.

Honesti mengingatkan, pengadaan Vaksin Covid-19 Program Gotong Royong telah sesuai berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4627/2021 tentang Penunjukan PT Bio Farma (Persero) Dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Covid-19 untuk Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong.

Baca juga: Efek Samping Vaksin Sinopharm yang akan Dipakai dalam Vaksinasi Gotong Royong

Sementara untuk pengadaan Vaksin Covid-19 program pemerintah yang ditugaskan kepada PT Bio Farma, pihaknya telah menyepakati kontrak kerja sama dengan Sinovac sebanyak 140 juta dosis bahan baku vaksin.

Ia melanjutkan, dari 140 juta dosis tersebut, Bio Farma sudah menerima sebanyak 105,5 juta dosis bahan baku.

Menurutnya, bahan baku tersebut kini juga telah melalui tahap produksi di Bio Farma untuk dapat digunakan sebagai Vaksin Program Pemerintah.

Selain Sinovac, pihaknya juga telah menyepakati kontrak kerjasama dengan Novavax sebesar 50 juta dosis vaksin.

"Ini akan bertahap, akan dimulai supply-nya dari Q3 (triwulan ke-3) sampai Q4 (triwulan ke-4) atau pun Q1 (triwulan pertama) 2022," terang Honesti.

Baca juga: Pemerintah Tanggung Biaya Penanganan KIPI Vaksin Covid-19, Termasuk Program Gotong Royong

Di samping itu, ada pula AstraZeneca yang sudah menyepakati kontrak kerja sama sebesar 50 juta dosis vaksin.

Menurut Honesti, Indonesia juga bakal kedatangan dosis vaksin AstraZeneca tambahan pada minggu depan.

"Pertengahan Juli ini, Insya Allah minggu depan akan datang sebesar 1,1 juta dosis dari supply pabrik yang ada di Thailand. Dan ini akan terus continue mulai dari Juli sampai nanti ke Q1 (triwulan pertama) 2022," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com