Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkeu: Geliat Pemulihan Ekonomi Indonesia Terpantau Cukup Kuat

Kompas.com - 05/07/2021, 14:42 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, geliat pertumbuhan ekonomi Indonesia tampak cukup kuat jika dilihat dari catatan penerimaan negara dari berbagai pos anggaran.

Pertumbuhan pendapatan negara pada semester I 2021 tercatat sebesar 9,1 persen dibandingkan tahun lalu.

"Jadi kalau dilihat dari penerimaan negara terjadi geliat pemulihan ekonomi yang terekam cukup kuat," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin (5/7/2021).

Baca juga: Luhut: Kasus Covid-19 Kemungkinan Masih Naik hingga 14 Juli

Dia menjelaskan, hingga Semester I 2021, pendapatan negara kita mencapai Rp 886,9 triliun atau terjadi pertumbuhan 9,1 persen.

Angka Rp 886,9 triliun ini merupakan 50,9 persen dari target APBN 2021 yaitu sebesar Rp 1.743 ,6 triliun.

"Nah pertumbuhan pendapatan negara 9,1 persen ini dibandingkan tahun lalu yang mengalami kontraksi 9,7 persen ini adalah suatu kenaikan yang sangat tinggi dan bagus," ucap Sri Mulyani.

Kemudian, dari sisi penerimaan pajak, sudah mencapai Rp 557,8 triliun atau 45,4 persen dari target tahun 2021 sebesar Rp 1.229,6 triliun.

Baca juga: Menkeu: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Kedua 2021 Tergantung Berapa Lama Kenaikan Covid-19

Kondisi ini menandakan penerimaan pajak tumbuh mendekati 5 persen.

"Tahun lalu penerimaan pajak kita mengalami hantaman yang sangat kuat, kontraksi sampai 12 persen. Atau hanya Rp531,8 triliun," ujar Sri Mulyani.

Untuk penerimaan bea dan cukai pun telah terkumpul Rp122,2 triliun atau 56,9 persen dari target Rp 215,0 triliun.

"Ini terjadi pertumbuhan sampai 31,1 persen sendiri dibanding tahun lalu. Tahun lalu itu tumbuhnya 8,8 persen. Jadi terjadi kenaikan yang meloncat lebih tinggi lebih dari 3 kali lipat dari pertumbuhan penerimaan kepabeanan," ujar Sri Mulyani.

Baca juga: Menkeu: Jika Pembatasan Berlangsung Lama, Pertumbuhan Ekonomi Bisa Turun 4 Persen

Sementara itu, untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebanyak Rp 206,9 triliun sudah dikumpulkan.

Jumlah tersebut merupakan kenaikan 11,4 persen dibanding tahun lalu Rp185,7 triliun.

Sri Mulyani menyebutkan kondisi ini juga menjadi suatu pemulihan luar biasa karena pada 2020 PNBP Indonesia mengalami kontraksi 11,2 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

Nasional
Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

Nasional
Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

Nasional
Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

Nasional
MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

Nasional
Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Nasional
Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Nasional
Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Nasional
PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

Nasional
SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Nasional
Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Nasional
Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Nasional
[POPULER NASIONAL] 'Curhat' Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

[POPULER NASIONAL] "Curhat" Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

Nasional
Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com