Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PHRI Sebut Pemerintah Belum Bayar Hotel Isolasi Mandiri

Kompas.com - 03/07/2021, 16:10 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Emil Arifin mengatakan, beberapa hotel yang menjadi lokasi isolasi pasien Covid-19 belum dibayar pemerintah.

"Saya dengar itu beberapa hotel mengikuti program repatriasi dari pemerintah, itu sudah 4 bulan, 5 bulan belum dibayar, jadi sudah jatuh tertimpa tangga kita," kata Emil dalam diskusi secara virtual di kanal YouTube Polemik Trijaya, Sabtu (3/7/2021).

Emil mengatakan, selain hotel, sejak Desember 2020, sebanyak 37.834 restoran di Pulau Jawa-Bali dengan 800.000 orang karyawan sudah berhenti beroperasi.

Baca juga: Pengusaha Hotel dan Restoran Harapkan Bantuan dari Pemerintah: Kami Hampir Mati

Oleh karenanya, bantuan pemerintah sangat dibutuhkan untuk menghidupkan usaha restoran.

"Kita sangat butuh bantuan dari pemerintah karena kita masih setengah mati sudah hampir mau mati, jangan sampai menunggu kita mati, kalau kita mati enggak bisa lagi dibantu," ujarnya.

Baca juga: Laporcovid-19: 265 Pasien Covid-19 Meninggal Saat Isolasi Mandiri Selama Juni-Juli 2021

Lebih lanjut, Emil mengakui, pemerintah memang pernah memberikan insentif dengan meringankan pajak dan dana hibah, namun pendapatan hotel dan restoran selama pandemi masih berkurang.

Ia berharap pemerintah memberikan bantuan seperti bantuan sewa dan subisidi gaji.

"Kita ada data BPJS untuk mendata agar dapat memberikan gaji karyawan, mereka butuh uang," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com