Pemerintah Diminta Sederhanakan Syarat Ikuti Vaksinasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PKB Luqman Hakim mendorong pemerintah untuk terus menggenjot pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di tengah melonjaknya penambahan kasus Covid-19 dalam beberapa waktu terakhir.

Untuk itu, Luqman mengusulkan agar pemerintah menyederhanakan syarat mengikuti vaksinasi, misalnya dengan cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk dapat disuntikkan vaksin.

"Saya juga mendesak agar vaksinasi digenjot habis-habisan, dipermudah persyaratannya, cukup dengan KTP, tidak perlu syarat aneh-aneh yang justru menghambat percepatan program vaksinasi," kata Luqman saat dihubungi Kompas.com, Selasa (29/8/2021).

Wakil Ketua Komisi II DPR itu juga meminta agar Presiden Joko Widodo memimpin langsung vaksinasi nasional agar mencapai 2 juta suntikan per hari.

Menurut Luqman, 181 juta orang penerima vaksin mesti tercapai dalam waktu dekat seiring semakin mengganasnya penularan Covid-19.

Baca juga: Target 50 Juta, Kapan Vaksinasi Covid-19 untuk Anak 12-17 Tahun Dimulai?

"Kita balapan dengan virus yang kian ganas penularannya dan meluasnya kejenuhan masyarakan serta banyaknya pemerintah daerah yang mulai kendor penanganan atas pandemi ini," kata dia.

Ia pun mendorong agar pemerintah melakukan langkah-langkah luar biasa dengan menerapkan pembatasan besar-besaran, khususnya di Pulau Jawa untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan kebijakan menghapus syarat KTP domisili untuk mengikuti vaksinasi Covid-19.

Namun, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, tidak dipersyaratkannya surat keterangan domisili tersebut berlaku di tempat tertentu, dan bukan di semua rumah sakit.

"Hanya di RS vertikal, Kemenkes Poltekkes, dan KKP (Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan)," ungkapnya kepada Kompas.com, Jumat (25/6/2021) malam.