Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Minta Pemerintah Bangun RS Darurat, Manfaatkan Gedung Milik Pemerintah hingga GOR

Kompas.com - 29/06/2021, 09:55 WIB
Ardito Ramadhan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mendorong pemerintah daerah bersama pemerintah pusat untuk segera membuka rumah sakit darurat menyusul menipisnya ketersediaan tempat tidur di sejumlah rumah sakit.

Muzani mengatakan, pemerintah pusat dan daerah dapat memanfaatkan gedung-gedung milik pemerintah daerah untuk dijadikan rumah sakit darurat.

"Bupati, wali kota dan gubernur bersama dengan pemerintah pusat diminta untuk segera membuka RS darurat dengan memanfaatkan gedung-gedung milik pemerintah daerah seperti pusat pendidikan dan latihan (diklat), stadion olahraga atau GOR," kata Muzani dalam keterangan tertulis, Selasa (29/6/2021).

Baca juga: UPDATE 28 Juni: 20.694 Kasus Baru Covid-19, Indonesia Tertinggi Kedua di Dunia

Muzani mengatakan, hal itu termasuk gedung-gedung pusdiklat yang dimiliki oleh sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sehingga, ia mendorong agar ada koordinasi antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN.

Wakil Ketua MPR itu secara khusus menyoroti status wilayah DKI Jakarta yang masuk dalam zona merah dengan laju peningkatan kasus Covid-19 terbesar di Indonesia.

Sementara, mayoritas rumah sakit di area Jabodetabek telah melebihi kapasitas yang menyebabkan antrean panjang pasien.

Ia menegaskan, kondisi Covid-19 di Jakarta tidak dapat bergantung pada Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran yang sudah penuh.

Baca juga: Libur Lebaran, Lonjakan Kasus Covid-19, dan Kekhawatiran Fasilitas Kesehatan Kolaps

Untuk itu, ia mengusulkan agar fasilitas yang ada di kompleks Gelora Bung Karno (GBK) dapat digunakan untuk membuka rumah sakit darurat Covid-19.

"Kami menyarankan agar beberapa fasilitas gedung di kompleks Gelora Bung Karno (GBK) Senayan digunakan untuk RS darurat tersebut. Seperti di Tenis Indoor dan sarana lainnya," ujar Muzani.

Selain itu, ia juga mengusulkan agar sejumlah asrama haji juga dapat difungsikan sebagai rumah sakit darurat karena ibadah haji ditiadakan pada tahun ini.

Di samping itu, Muzani juga mendorong agar pemerintah kembali membuka peluang bagi pihak-pihak yang ingin menjadi relawan dalam penanganan Covid-19.

"Mengingat para nakes kita, seperti dokter, perawat dan tenaga medis lainnya sangat kelelahan karena pasien positif terus bertambah dan berdatangan ke setiap rumah sakit," kata dia.

Baca juga: IDI Ungkap Kasus Covid-19 di Indonesia Naik akibat Varian Delta, Bukan Mudik

Pada Senin (28/6/2021), pemerintah mencatat ada penambahan 20.694 kasus positif Covid-19 dalam sehari.

Dengan demikian, total kasus di Tanah Air mencapai 2.135.998 dengan 1.859.961 orang sembuh dan 57.561 orang meninggal dunia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com