Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panggil Menteri Keuangan, Wapres Bahas Pendanaan Pembangunan di Papua dan Papua Barat

Kompas.com - 17/06/2021, 17:07 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membahas tentang pendanaan pembangunan di Papua dan Papua Barat, pada Kamis (17/6/2021).

Adapun, Ma'ruf merupakan Ketua Tim Percepatan Pembangunan di Papua berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

"Hari ini Wapres memanggil Menteri Keuangan berbicara khusus mengenai pendanaan Papua untuk tahun 2021 karena berdasarkan Inpres, Wapres bertanggung jawab untuk mengkoordinasi pembangunan dan kesejahteraan Papua," kata Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi seusai pertemuan, Kamis.

Baca juga: Luncurkan Pelaksanaan Perpres RAN PE, Wapres Tekankan Pentingnya Stabilitas Keamanan

Ia mengatakan, pembahasan pendanaan tersebut dilakukan mengingat saat ini sudah memasuki bulan Juni tetapi belum ada pergerakan untuk melakukan pembangunan di Papua dan Papua Barat.

Wapres, kata dia, menginginkan agar pembangunan di Papua dan Papua Barat bisa segera dilakukan.

"Karena pembangunan Papua ada di berbagai kementerian lembaga, itulah yang harus dikonsolidasi," kata dia.

Tidak akan lama lagi, ujar Masduki, pada akhir Juni atau awal Juli, Wapres Ma'ruf juga akan mengusulkan kepada Presiden untuk segera menggelar rapat terbatas.

Terutama dalam mengkonsolidasikan rencana pembangunan di Papua tersebut agar dipercepat berdasarkan dana-dana yang ada di APBN.

Baca juga: Wapres: Isu Terorisme Tingkatkan Ketidakpastian

Setelah pertemuan dengan Menteri Keuangan ini, selanjutnya akan ada koordinasi lainnya dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) agar pelaksanaan pembangunan di Papua bisa dipercepat.

Terlebih, sebelumnya Wapres juga telah bertemu dengan Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) untuk membahas tentang keamanan di Papua.

"Jadi tidak dihubungkan dengan kondisi keamanan dan seterusnya, penanganan keamanan satu pihak dan kesejahteraan di pihak lain akan terus dijalankan. Itu juga dalam rangka Wapres akan berkunjung ke Papua pada saatnya," ucap Masduki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com