Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Klaster Keluarga Meningkat, Satgas Covid-19 Imbau Sekolah Tatap Muka Dilaksanakan dengan Sangat Hati-hati

Kompas.com - 16/06/2021, 17:53 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19, Sonny Harry B Harmadi setuju dengan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta pelaksanaan sekolah tatap muka dilakukan secara hati-hati.

Sebab, Sonny mengatakan, saat ini sedang terjadi peningkatan klaster keluarga terkait Covid-19.

“Nah makanya kemarin arahan Presiden bahwa harus dihitung dengan cermat dan harus sangat hati-hati untuk pembukaan pembelajaran tatap muka,” kata Sonny dalam siaran YouTube BNPB, Rabu (16/6/2021).

“Terutama karena memang meningkatnya kluster keluarga,” ujar dia.

Baca juga: PJJ Rasa Tatap Muka, Ini 3 Strategi yang Perlu Dilakukan Sekolah

Sonnya mengatakan, saat ini mobilitas masyarakat tidak hanya dilakukan untuk kepentingan pekerjaan.

Namun, sudah mulai banyak mobilitas keluarga untuk kepentingan wisata.

“Sekarang sudah mulai banyak terjadi mobilitas bukan hanya secara individual untuk kepentingan bekerja, tapi mulai terjadi peningkatan mobilitas untuk kepentingan wisata bersama keluarga," ujarnya.

Ia juga menilai, banyak orang justru menjadi lengah menerapkan protokol kesehatan saat sedang bersama keluarga. Sebab, mereka berasumsi anggota keluarganya bebas dari Covid-19.

Padahal, kegiatan kumpul keluarga justru memiliki potensi tinggi untuk menularkan Covid-19.

“Ketika berkumpul dengan anggota keluarga yang tidak satu rumah, nih potensi penularannya menjadi sangat tinggi, apalagi biasanya kan mencopot masker ya kan, tidak menjaga jarak bahkan bersentuhan secara fisik. Ini menjadi PR,” kata dia.

Baca juga: Saat Pemprov DKI Ngotot Uji Coba Sekolah Tatap Muka Tetap Berjalan di Tengah Fase Genting Covid-19

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan, pembelajaran tatap muka atau sekolah tatap muka yang sebentar lagi akan dimulai harus dilakukan ekstra hati-hati.

Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin selepas rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, Menkoperekonomian, Kapolri, Panglima TNI dan Kepala BNPB di Kompleks Istan Kepresidenan, Senin (7/6/2021).

Menurut Budi, Jokowi menyampaikan hal tersebut setelah mendengarkan paparan tentang adanya kenaikan kasus Covid-19 usai libur Lebaran, terutama lonjakan kasus di Kabupaten Kudus dan Kabupaten Bangkalan.

"Bapak Presiden tadi mengarahkan, pendidikan tatap muka yang nanti ajan dimulai itu harus dijalankan dengan ekstra hati-hati. Tatap muka dilakukan secara terbatas," ujar Budi.

Baca juga: Jelang PTM Terbatas, Ini Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Sekolah

Pertama, Jokowi meminta pembelajaran tatap muka hanya boleh dilaksanakan maksimal 25 persen dari total siswa.

Kedua, pembelajaran tatap muka tidak boleh dilakukan lebih dari dua hari dalam sepekan.

Ketiga, setiap hari maksimal hanya dua jam pembelajaran tatap muka.

Keempat, opsi menghadirkan anak ke sekolah tetap ditentukan oleh orangtua.

Kelima, semua guru sudah harus selesai divaksinasi sebelum pembelajaran tatap muka dimulai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com