Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tinjau Vaksinasi 10.000 Pelaku Jasa Keuangan

Kompas.com - 16/06/2021, 09:30 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Tennis Indoor, Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Rabu (16/5/2021).

Vaksinasi tersebut menyasar 10.000 pelaku sektor jasa keuangan.

"Pagi hari ini kita melaksanakan vaksinasi massal di sektor jasa keuangan yang diikuti kurang lebih 10.000 peserta," ujar Jokowi dalam sambutannya yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden.

Dia melanjutkan, dalam sepekan ini pemerintah menargetkan 100.000 orang pelaku jasa sektor keuangan dapat divaksinasi.

Baca juga: Wisma Atlet hingga RS Rujukan Penuh, Jakarta Masuki Fase Genting Pandemi Covid-19

Jokowi menekankan, target ini bertujuan mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

"Kita lakukan ini dalam rangka mempercepat vaksinasi dan kita harapkan segera terbentuk kekebalan komunal," katanya.

Kepala negara berharap kecepatan vaksinasi seperti ini dapat diterapkan pula di sektor-sektor lain.

Sehingga penyebaran Covid-19 bisa dihambat secepat-cepatnya.

Jokowi juga mengingatkan bahwa pemerintah menargetkan penyuntikan vaksinasi Covid-19 bisa mencapai 1 juta dalam satu hari.

"Kalau sebelumnya 500.000 ribu suntikan per hari. Nanti di awal Juli 2021 harus sudah mencapai 1 juta suntikan per hari," tegasnya.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Digelar di Stadion Patriot Bekasi, Ini Cara Daftar dan Jadwal Penyuntikan

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi pelaku sektor jasa keuangan tidak hanya dilakukan di DKI Jakarta.

Sebanyak 33 provinsi lain pada Rabu ini juga melakukan vaksinasi serupa.

Selain meninjau vaksinasi di Tennis Indoor, Jokowi pun berkesempatan melakukan teleconference dengan sejumlah lokasi yang melaksanaan vaksinasi untuk pelaku jasa keuangan di beberapa provinsi, salah satunya di Jawa Barat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com