Wakil Ketua DPR Sebut Sebagian Anggota Dewan Keberatan atas Rencana Pemajakan Sembako

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut, sebagian anggota dewan telah menyatakan keberatan atas rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok (sembako).

Rencana itu diketahui dari bocoran draf revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

"Kalau memang nanti betul-betul ada (draf) itu, sebagian teman-teman itu sudah menyatakan keberatan kalau ada," kata Dasco, dikutip dari video yang diterima Kompas.com, Jumat (11/6/2021).

"Tapi ini kan belum ada (draf) ini. Jadi kita jangan berandai-andai," sambung dia.

Baca juga: Rencana Sembako Kena PPN, Pimpinan DPR Minta Pemulihan Ekonomi Tanpa Bebani Rakyat

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu juga menuturkan, hingga saat ini DPR belum menerima draf RUU KUP dari pemerintah.

"Proses pengiriman draf itu berjenjang. Dan sampai hari ini belum sampai ke meja pimpinan," ujarnya.

Kendati demikian, Dasco mengingatkan, upaya pemulihan ekonomi nasional jangan sampai membebani masyarakat yang sedang kesulitan akibat pandemi Covid-19.

"Saya sudah sampaikan tadi bahwa kebijakan pemerintah dalam hal ini kan fokus di pemulihan ekonomi nasional, tapi dengan tidak membebankan masyarakat," jelasnya.

Baca juga: Pengamat: Kalau Pemerintah Tak Mampu Basmi Korupsi, Jangan Tekan Rakyat dengan PPN Sembako

Secara terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku heran soal bocornya dokumen pemerintah mengenai rencana pengenaan PPN terhadap sembako ke publik.

Sri Mulyani mengatakan, Kemenkeu memang belum membahas RUU KUP secara rinci dengan DPR.

Pasalnya, revisi UU KUP ini belum disampaikan dan dibacakan pada Rapat Paripurna beberapa waktu lalu.

"Kami dari sisi etika politik tentu belum bisa menjelaskan ke publik sebelum ini dibahas, karena itu adalah dokumen publik yang kami sampaikan kepada DPR melalui surat presiden," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Pimpinan DPR Klaim Belum Terima Draf RUU KUP yang Atur PPN Sembako

Kabar mengenai pengenaan PPN terhadap sembako diketahui berdasarkan bocoran draf perubahan kelima atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Aturan tentang PPN sebelumnya telah diubah dalam UU Cipta Kerja, yang menggantikan sejumlah ketentuan dalam UU Nomor 8 Tahun 1983 terkait PPN.

Dalam UU Cipta Kerja, diatur bahwa perubahan Pasal 4A UU Nomor 8 Tahun 1983 masih memasukkan "barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak" dikecualikan dari PPN.

Namun, Pasal 44E dalam draf perubahan kelima UU Nomor 6 Tahun 1983 itu menghapus sembako dikecualikan dari pengenaan PPN.