Rencana Sembako Kena PPN, Pimpinan DPR Minta Pemulihan Ekonomi Tanpa Bebani Rakyat

Kompas.com - 11/06/2021, 16:19 WIB
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah untuk membuat kebijakan pemulihan ekonomi nasional tanpa membebani masyarakat.

Hal itu disampaikan Dasco menanggai polemik mengenai revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), salah satunya mengenai rencana pengenaann pajak pertambahan nilai (PPN) pada barang kebutuhan pokok (sembako).

"Saya sudah sampaikan tadi bahwa kebijakan pemerintah dalam hal ini kan fokus di pemulihan ekonomi nasional tapi dengan tidak memberatkan masyarakat tentunya," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (11/6/2021), dikutip dari keterangan video.

Baca juga: Ketua MPR RI Minta Pemerintah Kaji Ulang Rencana Pengenaan PPN terhadap Sembako

Politisi Partai Gerindra itu menuturkan, DPR siap mengkritisi kebijakan tersebut dan berkomitmen mengawal pemulihan ekonomi nasional tanpa membebani masyarakat.

"Teman-teman DPR juga kemarin begitu mendengar isu itu sudah menyatakan bahwa hal seperti itu Insya Allah tidak akan terjadi," ujar dia.

Namun, ia menegaskan, hingga saat ini DPR belum menerima draf resmi revisi UU KUP dari pemerintah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sampai hari ini belum sampai ke meja pimpinan, kalau sampai meja pimpinan saja belum apalagi sampai ke komisi yang terkait," kata Dasco.

Baca juga: Ketika Sri Mulyani Heran Draf PPN Sembako Bisa Bocor ke Publik

Kabar mengenai pengenaan PPN terhadap sembako diketahui berdasarkan bocoran draf perubahan kelima atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Aturan tentang PPN sebelumnya telah diubah dalam UU Cipta Kerja, yang menggantikan sejumlah ketentuan dalam UU Nomor 8 Tahun 1983 terkait PPN

Dalam UU Cipta Kerja, diatur bahwa perubahan Pasal 4A UU Nomor 8 Tahun 1983 masih memasukkan "barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak" dikecualikan dari PPN.

Namun, Pasal 44E dalam draf perubahan kelima UU Nomor 6 Tahun 1983 itu menghapus sembako dikecualikan dari pengenaan PPN.

Baca juga: Pengamat: Kalau Pemerintah Tak Mampu Basmi Korupsi, Jangan Tekan Rakyat dengan PPN Sembako



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Jebloskan Eks Dirut PT DI Budi Santoso ke Lapas Sukamiskin

KPK Jebloskan Eks Dirut PT DI Budi Santoso ke Lapas Sukamiskin

Nasional
 Pimpinan Komisi IX: Ketegasan dan Kedisiplinan Jadi Kunci Sukses PPKM Mikro

Pimpinan Komisi IX: Ketegasan dan Kedisiplinan Jadi Kunci Sukses PPKM Mikro

Nasional
UPDATE 24 Juni: 12.838.745 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 24 Juni: 12.838.745 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Satgas: Pandemi Covid-19 Hampir Mencapai Puncaknya

Satgas: Pandemi Covid-19 Hampir Mencapai Puncaknya

Nasional
UPDATE 24 Juni: Sebaran 20.574 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tembus 7.500 Kasus

UPDATE 24 Juni: Sebaran 20.574 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tembus 7.500 Kasus

Nasional
Kasus Covid-19 di Pulau Jawa Meningkat 2 Kali Lipat Dibanding Minggu Lalu

Kasus Covid-19 di Pulau Jawa Meningkat 2 Kali Lipat Dibanding Minggu Lalu

Nasional
Kasus Covid-19 Kembali Catat Rekor, Ini Respons Istana

Kasus Covid-19 Kembali Catat Rekor, Ini Respons Istana

Nasional
Komnas Perempuan: Tak Ada Satu Pun Pasal dalam RUU PKS yang Legalkan Zina

Komnas Perempuan: Tak Ada Satu Pun Pasal dalam RUU PKS yang Legalkan Zina

Nasional
UPDATE 24 Juni: Ada 171.542 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 24 Juni: Ada 171.542 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Juni: Total 136.896 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 24 Juni: Total 136.896 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Berkas Perkara Dilimpahkan ke Tipikor Palembang, Eks Bupati Muara Enim Juarsah Segera Disidang

Berkas Perkara Dilimpahkan ke Tipikor Palembang, Eks Bupati Muara Enim Juarsah Segera Disidang

Nasional
RSUP Fatmawati, RSUP Persahabatan, dan RSPI Sulianti Saroso Jadi RS Khusus Covid-19

RSUP Fatmawati, RSUP Persahabatan, dan RSPI Sulianti Saroso Jadi RS Khusus Covid-19

Nasional
Selidiki TWK Pegawai KPK, Komnas HAM Dalami Keterangan Pegawai yang Memenuhi Syarat

Selidiki TWK Pegawai KPK, Komnas HAM Dalami Keterangan Pegawai yang Memenuhi Syarat

Nasional
Mayoritas Langgar Imigrasi, 145 WNI Dipulangkan dari Malaysia

Mayoritas Langgar Imigrasi, 145 WNI Dipulangkan dari Malaysia

Nasional
Rekor 20.574 Kasus Baru Covid-19, Pimpinan Komisi IX Minta Pembatasan Diperketat

Rekor 20.574 Kasus Baru Covid-19, Pimpinan Komisi IX Minta Pembatasan Diperketat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X