Prabowo, Nadiem, hingga Puan Hadiri Pengukuhan Profesor Kehormatan Megawati

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri akan segera dikukuhkan menjadi Profesor Kehormatan atau Guru Besar Tidak tetap Universitas Pertahanan (Unhan) RI.

Acara pengukuhan digelar di Universitas Pertahanan (Unhan) RI, Sentul, Bogor, Jumat (11/6/2021) secara fisik dan virtual.

Tampak, sejumlah menteri di jajaran Kabinet Indonesia Maju hadir di lokasi, seperti Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

Kemudian, hadir pula Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, hingga Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan di lokasi.

Baca juga: Megawati Jadi Profesor Kehormatan, Apa Saja Hak dan Beban yang Didapat?

Megawati akan dilantik menjadi Profesor Kehormatan Ilmu Pertahanan Bidang Kepemimpinan Strategik pada Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan RI.

Rektor Unhan RI sebelumnya menerangkan, sidang senat akademik Unhan RI telah menerima hasil penilaian Dewan Guru Besar Unhan RI atas seluruh karya ilmiah Megawati Soekarnoputri sebagai syarat pengukuhan menjadi Profesor Kehormatan Ilmu Pertahanan bidang Kepemimpinan Strategik pada Fakultas Strategi Pertahanan.

"Pemberian gelar itu juga tidak terlepas dari kepemimpinan Ibu Megawati dalam menghadapi krisis multi dimensi di era pemerintahannya," kata Prof. Amarulla Octavian seperti dikutip dari laman idu.ac.id, Rabu (9/6/2021).

Amarulla Octavian menjelaskan pertimbangan pemberian gelar Profesor Kehormatan kepada Megawati.

Baca juga: Ramai Megawati Jadi Profesor Kehormatan, Ini Penjelasan Gaji dan Tunjangan Profesor

Ia mengatakan, Megawati mendapat gelar kehormatan karena dinilai berhasil mengatasi krisis multidimensi saat menjadi Presiden ke-5 RI.

Megawati juga mendapat banyak rekomendasi dari sejumlah Guru Besar baik dari luar maupun dalam negeri.

Megawati dianggap sukses menuntaskan konflik sosial di era pemerintahannya, seperti penyelesaian konflik Ambon, penyelesaian konflik Poso, pemulihan pariwisata pasca Bom Bali, hingga Penanganan permasalahan TKI di Malaysia.