Untuk Kesuksesan Pemilu 2024, Mendagri Ajukan Anggaran Rp 1,902 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pihaknya mengajukan anggaran 2022 sebesar Rp 1,902 triliun dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Untuk itu, dia berharap DPR dapat menyetujui dan mengakomodasi kebutuhan anggaran itu dalam pagu anggaran tahun 2022.

"Berkaitan dengan hal tersebut, mohon dukungan dari Komisi II DPR RI, agar kebutuhan anggaran sebesar lebih kurang Rp 1,902 triliun dapat disetujui dan diakomodir dalam pagu anggaran Kemendagri tahun 2022," kata Tito dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR, Rabu (9/6/2021).

Baca juga: Curhat Menteri Investasi ke DPR: Naik Level Jadi Kementerian, tapi Anggaran Diturunkan

Ia mengungkapkan, jumlah nominal tersebut didapat berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Kemendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan pihak terkait lainnya.

Adapun rapat koordinasi itu, kata Tito, berlangsung pada 23 Maret 2021.

Lebih lanjut, Tito mengaku telah merinci pembagian alokasi dana Rp 1,902 triliun ke dalam beberapa kelompok.

Pertama, untuk Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) akan dialokasikan sebesar Rp 1,6 triliun.

"Mulai dari pengembangan teknologi, informasi layanan publik yang terintegrasi. Kemudian seleksi penyelenggara Komisioner KPU dan Bawaslu. Gerakan atau kampanye partisipasi masyarakat sukses Pemilu serentak 2024. Kemudian forum komunikasi sosial politik dalam rangka untuk mendukung suksesnya Pemilu serentak dan lain-lain," jelasnya.

Baca juga: Polri Usul Tambahan Anggaran Rp 28,584 Triliun, Rp 63,7 Miliar untuk Pengamanan Ibu Kota Baru

Kemudian, lanjut Tito, untuk Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Adwil) akan digelontorkan dana sebesar Rp 5,3 miliar.

Dana itu digunakan untuk banyak hal di antaranya peningkatan peran camat dalam rangka kelancaran tahapan penyelenggaraan pemilu hingga masalah keamanan akibat pandemi Covid-19.

"Untuk koordinasi peningkatan peran camat dalam rangka kelancaran tahapan penyelenggaraan pemilu pilkada serentak 2024, pemetaan daerah rawan konflik 2024, kemudian pemetaan daerah rawan gangguan ketentraman ketertiban umum dan lain-lain. Termasuk masalah keamanan dari pandemi Covid-19," terang Tito.

Lebih lanjut, dana Rp 1,902 triliun itu juga akan dialokasikan untuk Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebesar Rp 282,275 miliar.

Baca juga: Firli Usulkan Pagu Anggaran KPK Sebesar Rp 1,49 Triliun, Naik Rp 403 Miliar

Alokasi dana itu digunakan untuk antara lain sinkronisasi data kependudukan dengan data sistem data pemilih (SIDALIH) per 2022, dan penyiapan data daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4).

"Pendataan blangko KTP Elektronik, pendataan dan penerbitan dokumen penduduk rentan adminduk dalam rangka persiapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Fasilitasi Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan, dan percepatan penyelesaian perekaman dan pencetakan KTP Elektronik," ungkapnya.

Tito berharap, dengan adanya dana tersebut, Pemilu dan Pilkada serentak pada 2024 akan berjalan aman dan dalam suasana demokratis.

Terlebih, Tito berharap akan adanya partisipasi pemilih yang juga tinggi agar memberikan legitimasi kepada siapapun yang terpilih.