Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

WHO: RI Sudah Cukup Advance dalam vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 08/06/2021, 22:01 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Immunization Officer WHO Indonesia Olivi Silalahi mengatakan, Indonesia termasuk negara yang pemerintahnya bergerak cepat dalam melaksanakan vaksinasi Covid-19.

Olivi mengatakan, hingga saat ini, Indonesia berada di posisi kedua dari 11 negara yang tergabung dalam anggota World Health Organization South-East Asia Regional Office (WHO SEARO).

Baca juga: Polda Metro Gelar Vaksinasi Covid-19 Massal, Target 147.000 Warga

Ke-11 negara tersebut yaitu Bangladesh, Bhutan, Korea Utara, India, Maldives, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailand, Timor-Leste dan Indonesia.

"Kalau dibandingkan negara-negara lain misalnya negara SEARO, Indonesia termasuk di urutan kedua negara yang penduduknya terbanyak sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19," kata Olivi dalam diskusi secara virtual, Selasa (8/6/2021).

"Sebagai negara yang belum bisa menciptakan vaksin sendiri, negara kita sudah cukup advance dalam melaksanakan vaksinasi Covid-19nya," sambungnya.

Namun, Olivi mengatakan, Indonesia masih memiliki tantangan dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yaitu menjangkau kelompok rentan.

Ia mengingatkan, apabila kelompok rentan terpapar Covid-19 akan menjadi kasus Covid-19 yang bersifat berat dan berujung pada kematian.

"Contohnya kelompok lansia, bila terkena (Covid-19) lansia apalagi dengan komordib akan cepat progresnya menyebabkan kematian dan juga bisa jadi kalaupun sembuh bisa menimbulkan kecacatan atau long Covid-19," ujarnya.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Ditarget 1 Juta Suntikan Per Hari, Begini Strategi Bio Farma

Lebih lanjut, Olivi mengatakan, secara keseluruhan Indonesia memiliki pengalaman yang banyak dalam pelaksanaan vaksinasi dan memiliki sistem yang baik.

Seperti memiliki Komnas KIPI, ITAGI dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).dalam mengawal pelaksanaan vaksinasi dan efek sampingnya.

"Banyak kelompok expert imunisasi yang membantu pemerintah agar bisa mengidentifikasi vaksin mana yang bisa digunakan dan mengevaluasi apakah vaksin ini bisa untuk golongan umur mana dan sebagainya," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com