Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkominfo Minta Tambahan Anggaran Rp 20,3 Triliun untuk Transformasi Digital pada 2022

Kompas.com - 07/06/2021, 17:03 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate meminta tambahan anggaran Rp 20,3 triliun dalam rangka transformasi digital pada 2022.

 

Sedangkan, Johnny mengatakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendapat alokasi pagu indikatif sebesar Rp 21,7 triliun.

"Namun, penghitungan kami menunjukkan bahwa tahun 2022 nanti, kebutuhan anggaran sekitar Rp 42 triliun. Dengan demikian ada kekurangan anggaran sekitar Rp 20,348 triliun," kata Johnny, dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, Senin (7/6/2021).

Baca juga: Airlangga Optimistis Transformasi Digital Ciptakan 2,5 Juta Lapangan Kerja Baru

Johnny menjelaskan, sebelumnya alokasi pagu indikatif yang diterima Kominfo sudah sesuai surat bersama pagu indikatif kementerian/lembaga (K/L) tahun anggaran 2022 dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian BPN/Bappenas tertanggal 29 April 2021.

Akan tetapi, Johnny menilai bahwa pagu indikatif tersebut belum memenuhi kebutuhan anggaran Kominfo.

Ia menjabarkan, kebutuhan anggaran tersebut adalah hasil konsolidasi lintas unit di kementeriannya terbagi dalam lima program utama.

"Di antaranya, dua dari lima program tersebut sudah terpenuhi pada pagu indikatif. Program pengelolaan spektrum frekuensi, standar perangkat dan pelayanan publik yaitu Dirjen SDPPI, Dirjen PPI, dan Dirjen Aptika," jelasnya.

Baca juga: Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke Marketplace

Atas hal tersebut, Johnny mengatakan bahwa pihaknya memerlukan dukungan anggaran sebesar Rp 42,1 triliun.

Ia menegaskan, dukungan anggaran diperlukan agar pihaknya dapat menjalankan agenda transformasi digital pada 2022.

"Agenda transformasi digital yang sedang dan akan dilaksanakan Kominfo sudah diketahui masyarakat. Dengan tujuan agar masyarakat dapat berpartisipasi dan mendapatkan manfaat secara maksimal," ucapnya.

"Maka, Kominfo memerlukan dukungan anggaran negara sebesar Rp 42,1 triliun. Dan yang baru tersedia di pagu indikatif sebesar Rp 21,758 triliun," sambung dia.

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem ini berharap Komisi I DPR mendukung permintaan penambahan anggaran tersebut agar kementeriannya dapat mengagendakan program transformasi digital.

"Mohon dukungan Komisi I DPR RI dalam penyediaan pendanaan secara lengkap untuk menjalankan agenda pembangunan TIK nasional kita, khususnya mendukung transformasi digital yang menjadi arahan presiden serta dambaan masyarakat luas," tutur dia.

Baca juga: Jokowi: Transformasi Digital Jangan Hanya Untungkan Pihak Luar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com