Menkominfo Minta Tambahan Anggaran Rp 20,3 Triliun untuk Transformasi Digital pada 2022

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate meminta tambahan anggaran Rp 20,3 triliun dalam rangka transformasi digital pada 2022.

Sedangkan, Johnny mengatakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendapat alokasi pagu indikatif sebesar Rp 21,7 triliun.

"Namun, penghitungan kami menunjukkan bahwa tahun 2022 nanti, kebutuhan anggaran sekitar Rp 42 triliun. Dengan demikian ada kekurangan anggaran sekitar Rp 20,348 triliun," kata Johnny, dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, Senin (7/6/2021).

Johnny menjelaskan, sebelumnya alokasi pagu indikatif yang diterima Kominfo sudah sesuai surat bersama pagu indikatif kementerian/lembaga (K/L) tahun anggaran 2022 dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian BPN/Bappenas tertanggal 29 April 2021.

Akan tetapi, Johnny menilai bahwa pagu indikatif tersebut belum memenuhi kebutuhan anggaran Kominfo.

Ia menjabarkan, kebutuhan anggaran tersebut adalah hasil konsolidasi lintas unit di kementeriannya terbagi dalam lima program utama.

"Di antaranya, dua dari lima program tersebut sudah terpenuhi pada pagu indikatif. Program pengelolaan spektrum frekuensi, standar perangkat dan pelayanan publik yaitu Dirjen SDPPI, Dirjen PPI, dan Dirjen Aptika," jelasnya.

Atas hal tersebut, Johnny mengatakan bahwa pihaknya memerlukan dukungan anggaran sebesar Rp 42,1 triliun.

Ia menegaskan, dukungan anggaran diperlukan agar pihaknya dapat menjalankan agenda transformasi digital pada 2022.

"Agenda transformasi digital yang sedang dan akan dilaksanakan Kominfo sudah diketahui masyarakat. Dengan tujuan agar masyarakat dapat berpartisipasi dan mendapatkan manfaat secara maksimal," ucapnya.

"Maka, Kominfo memerlukan dukungan anggaran negara sebesar Rp 42,1 triliun. Dan yang baru tersedia di pagu indikatif sebesar Rp 21,758 triliun," sambung dia.

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem ini berharap Komisi I DPR mendukung permintaan penambahan anggaran tersebut agar kementeriannya dapat mengagendakan program transformasi digital.

"Mohon dukungan Komisi I DPR RI dalam penyediaan pendanaan secara lengkap untuk menjalankan agenda pembangunan TIK nasional kita, khususnya mendukung transformasi digital yang menjadi arahan presiden serta dambaan masyarakat luas," tutur dia.