Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penjelasan BKN Soal 97.000 Data PNS yang Misterius

Kompas.com - 25/05/2021, 21:02 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan penjelasan terkait adanya informasi 97.000 data misterius pegawai negeri sipil (PNS) pada tahun 2014.

Perihal 97.000 data PNS yang misterius karena masih menerima gaji dan dana pensiunan sebelumnya disinggung oleh Kepala BKN Bima Haria Wibisana saat meluncurkan aplikasi My SAPK secara viertual, Senin (25/5/2021).

Deputi Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen menjelaskan, 97.000 data PNS yang misterius itu merupakan data dari para PNS yang tidak mengikuti pendataan ulang PNS (PUPNS).

“Data yang disampaikan Pak Kepala sebanyak 97.000 itu adalah data yang tidak mengikuti PUPNS tahun 2014,” kata Suharmen dalam keterangannya, Selasa (25/5/2021).

Suharmen pun menegaskan, data misterius tersebut bukan merupakan data fiktif.

Baca juga: Pimpinan Komisi III Minta Polisi Usut Dugaan 97.000 PNS Fiktif

Namun, ia mengatakan, data itu adalah data PNS yang belum melakukan verifikasi ulang atau PUPNS.

“Mereka-mereka ini belum melakukan verifikasi ulang atas status dan kedudukannya,” terangnya.

Oleh karena para PNS yang tidak melakukan PUPNS itu masih masuk dalam katagori PNS, maka data mereka masih menerima gaji.

“Karena mereka masih berstatus PNS tentunya mereka masih terima gaji, ini yang disampaikan Pak Kepala, bagaimana mungkin statusnya tidak jelas karena tidak PUPNS dan dimasukan ke database tidak aktif tapi masih diberikan gaji,” ujar dia.

Lebih lanjut, Suharmen mengatakan, pihaknya terus berupa memberikan fasilitas elektronik dan imbauan untuk pemutakhiran data PNS.

Menurut dia, saat ini jumlah tersebut sudah berkurang menjadi 7.000-an.

Ia berharap, melalui fasilitas pemutakhiran data mandiri, data misterius tersebut akan dapat terus diperbaharui oleh masing-masing PNS.

Baca juga: KASN Minta BKN Mutakhirkan Data agar Tak Ada Lagi Kasus PNS Misterius

Selain itu, Suharmen mengatakan, BKN terus mengingatkan semua ASN di instansi pemerintah agar melakukan verifikasi terhadap status dan kedudukan mereka saat ini.

“Jumlah ini sekarang posisinya tidak lagi 97.000-an tetapi tinggal 7 ribuan. Diharapkan melalui Pemutakhiran Data Mandiri, jumlah yang sisa 7.000-an akan bisa diselesaikan,” kata dia.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengungkapkan, ada sekitar 97.000 data pegawai sipil negeri (PNS) yang misterius pada tahun 2014.

Halaman:

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com