Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/05/2021, 15:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni meminta Polri bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkap temuan 97.000 data pegawai negeri sipil (PNS) yang diduga fiktif.

Temuan tersebut sebelumnya diungkapkan Kepala BKN Bima Haria Wibisana. Menurut Sahroni, temuan itu perlu diusut karena dikatakan PNS fitif itu mendapatkan gaji dan dana pensiun.

"Ini sangat membingungkan. Bagaimana bisa hampir 100.000 orang nggak ada wujudnya, tapi negara terus membayarkan gaji mereka selama bertahun-tahun? Ini jelas ada yang tidak beres," kata Sahroni dalam keterangannya, Selasa (25/5/2021).

Ia menegaskan, Polri perlu melakukan investigasi secara serius untuk menelusuri kemanakah larinya uang negara yang disalurkan kepada PNS fiktif itu.

"Saya minta kepolisian untuk membantu BKN dalam mengusut kejadian ini. Ini harus diinvestigasi secara serius, dan polisi juga harus menelusuri ke mana uang ini sampainya?," ucapnya.

Politikus Partai Nasdem itu mempertanyakan mengapa data tersebut baru terungkap pada saat ini setelah bertahun-tahun terjadi. Ia menduga, ada penyelewengan dalam perkara yang disebut telah terjadi sejak kurun 2002 hingga 2014 itu.

Baca juga: KASN Minta BKN Mutakhirkan Data agar Tak Ada Lagi Kasus PNS Misterius

"Mengapa bisa terus terjadi selama bertahun-tahun lamanya. Jangan-jangan ada penyelewengan pidana," nilai dia.

Sebelumnya, Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengungkapkan, ada sekitar 97.000 data PNS yang misterius sejak tahun 2002 hingga tahun 2014.

Bima mengatakan, 97.000 data PNS yang misterius itu mendapatkan gaji dan pensiun.

“Ternyata hampir 100.000, tepatnya 97.000 data itu misterius. Dibayarkan gajinya, membayar iuran pensiun, tapi tidak ada orangnya,” kata Bima dalam acara virtual, Seniin (24/5/2021).

Bima kemudian menjelaskan, sejak Indonesia merdeka, pemerintah baru dua kali melakukan pemutakhiran data PNS.

Pemutakhiran pertama kali dilakukan tahun 2002, namun dengan sistem yang manual.

“Yang pertama tahun 2002, itu dilakukan melalui penataan ulang pegawai negeri sipil, dengan sistem yang masih manual,” ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Kabupaten hingga Pusat Harus Sama-sama Kendalikan Inflasi

Jokowi: Kabupaten hingga Pusat Harus Sama-sama Kendalikan Inflasi

Nasional
Fakta Kraken: Ditemukan di Tangsel, Ada 3 Kasus di Indonesia, Semua Gejala Ringan

Fakta Kraken: Ditemukan di Tangsel, Ada 3 Kasus di Indonesia, Semua Gejala Ringan

Nasional
Deklarasi Capres Mulai Ramai, PDI-P: Apa Sudah Pasti Diajukan ke KPU?

Deklarasi Capres Mulai Ramai, PDI-P: Apa Sudah Pasti Diajukan ke KPU?

Nasional
PDI-P: Kami Tak Yakin yang Dideklarasikan Nasdem Mau Melanjutkan Jokowi

PDI-P: Kami Tak Yakin yang Dideklarasikan Nasdem Mau Melanjutkan Jokowi

Nasional
KPK Akan Dalami Keterangan Saksi Soal Dugaan Eks Ketua PBNU Titip 24 Nama Calon Maba

KPK Akan Dalami Keterangan Saksi Soal Dugaan Eks Ketua PBNU Titip 24 Nama Calon Maba

Nasional
Ganjar Diprediksi Bakal Kalahkan Anies Bila Tingkat Kedikenalannya Seimbang

Ganjar Diprediksi Bakal Kalahkan Anies Bila Tingkat Kedikenalannya Seimbang

Nasional
Dukung Percepatan Pembangunan IKN, Komisi IX DPR Tekankan Ketersediaan Faskes untuk Pekerja

Dukung Percepatan Pembangunan IKN, Komisi IX DPR Tekankan Ketersediaan Faskes untuk Pekerja

Nasional
Saat Keluarga Bharada E Berharap Hakim Beri Vonis Paling Ringan untuk Anaknya…

Saat Keluarga Bharada E Berharap Hakim Beri Vonis Paling Ringan untuk Anaknya…

Nasional
Relawan Duga Jokowi Punya Pertimbangan Politis sehingga Tak Jadi 'Reshuffle'

Relawan Duga Jokowi Punya Pertimbangan Politis sehingga Tak Jadi "Reshuffle"

Nasional
Berkunjung ke Jembrana, Jokowi Beli Sepatu Kets Corak Tenun Bali

Berkunjung ke Jembrana, Jokowi Beli Sepatu Kets Corak Tenun Bali

Nasional
Buruh Akan Unjuk Rasa 6 Februari, Tolak Perppu Ciptaker dan RUU Kesehatan

Buruh Akan Unjuk Rasa 6 Februari, Tolak Perppu Ciptaker dan RUU Kesehatan

Nasional
Jadwal Sidang Vonis Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, hingga Richard Eliezer

Jadwal Sidang Vonis Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, hingga Richard Eliezer

Nasional
Hari Ini, 6 Anak Buah Ferdy Sambo Sampaikan Pembelaan soal Rekayasa Kematian Brigadir J

Hari Ini, 6 Anak Buah Ferdy Sambo Sampaikan Pembelaan soal Rekayasa Kematian Brigadir J

Nasional
Jadwal Sidang Putusan Ferdy Sambo dkk, Babak Akhir Kasus Pembunuhan Brigadir J

Jadwal Sidang Putusan Ferdy Sambo dkk, Babak Akhir Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Survei SMRC: Ganjar Bakal Beradu Ketat dengan Anies jika Pilpres Dua Putaran

Survei SMRC: Ganjar Bakal Beradu Ketat dengan Anies jika Pilpres Dua Putaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.