Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 25/05/2021, 12:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan pemutakhiran data agar kejadian data pegawai negeri sipil (PNS) yang misterius tidak kembali terulang.

Pasalnya, pada tahun 2014 ditemukan ada sekitar 97.000 data misterius yang disebut menerima gaji dan pensiunan namun tidak ada orangnya.

“Kami mendorong BKN melakukan pemutakhiran data dan sistem informasi ASN agar tidak terjadi pengulangan masalah,” kata Ketua KASN Agus Pramusinto saat dihubungi, Selasa (25/5/2021).

Baca juga: BKN Ungkap Ada 97.000 Data PNS Misterius, Terima Gaji dan Pensiun Sejak 2002 hingga 2014

Data PNS yang misterius tersebut terungkap saat pemerintah melakukan pemutakhiran data PNS di tahun 2014.

Agus menyebut, pihaknya tidak mengetahui informasi mendalam mengenai adanya data misterius itu.

Ia pun meminta, perlu ada pendalaman untuk mengetahui asal usul sebaran instansi dari data PNS yang misterius tersebut.

“Perlu penelusuran data untuk dipastikan data-data misterius tersebut terjadi di Instansi Pemerintah mana saja,” ucap Agus.

Lebih lanjut, Agus juga menilai perlu dilakukan pendalaman apakah ada oknum tertentu yang sengaja memanfaatkan kejadian itu untuk meraup keuntungan pribadi.

“Sekaligus perlu pendalaman kemungkinan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang sengaja memanfaatkan data tersebut untuk keuntungan pribadi,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengungkapkan, ada sekitar 97.000 data pegawai sipil negeri (PNS) yang misterius sejak tahun 2002 hingga tahun 2014.

Bima menyebut, pemutakhiran data PNS pertama kali dilakukan tahun 2002, namun dengan sistem yang manual.

Namun, proses pemutakhiran data tahun 2002 masih tidak menghasilkan data yang akurat sehingga masih perlu pemutakhiran ulang.

“Proses yang mahal dan lama itu tidak menghasilkan data yang sempurna, masih banyak yang perlu dimutakhirkan, dilengkapi, bahkan masih banyak juga data-data yang palsu,” kata Bima dalam acara virtual, Seniin (24/5/2021).

Selanjutnya, di tahun 2014, pemerintah kembali melakukan pemutakhiran data terhadap PNS secara elektronik.

Baca juga: DPR Minta Kasus Data 97.000 PNS Misterius Diusut Tuntas Tim Khusus

Ia mengatakan, pendataan ulang secara elektronik itu dilakukan oleh masing-masing PNS sehingga menghasilkan data yang lebih akurat daripada pemutakhiran data sebelumnya.

Melalui proses pemutakhiran tahun 2014, Bima mengatakan, ada 97.000 data PNS yang misterius. Data misterius itu pun mendapatkan gaji dan uang pensiun.

“Ternyata hampir 100.000, tepatnya 97.000 data itu misterius. Dibayarkan gajinya, membayar iuran pensiun, tapi tidak ada orangnya,” kata Bima.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapolri Tunjuk Irjen Akhmad Wiyagus Jadi Kapolda Jawa Barat

Kapolri Tunjuk Irjen Akhmad Wiyagus Jadi Kapolda Jawa Barat

Nasional
Irjen Karyoto Jadi Kapolda Metro Jaya, Wakil Ketua KPK: Sudah Waktunya

Irjen Karyoto Jadi Kapolda Metro Jaya, Wakil Ketua KPK: Sudah Waktunya

Nasional
Kapolri Mutasi Irjen Nico Afinta Jadi Ketua STIK Lemdiklat Polri

Kapolri Mutasi Irjen Nico Afinta Jadi Ketua STIK Lemdiklat Polri

Nasional
Komisi X Harap Pemerintah Ambil Sikap Terkait Piala Dunia U-20 Pekan Ini

Komisi X Harap Pemerintah Ambil Sikap Terkait Piala Dunia U-20 Pekan Ini

Nasional
Persepi Ingatkan Bahaya Survei Abal-abal yang Menjamur Jelang Pemilu 2024

Persepi Ingatkan Bahaya Survei Abal-abal yang Menjamur Jelang Pemilu 2024

Nasional
Mutasi Polri: Pipit Rismanto Jadi Kapolda Kalbar, Dirtipidter Bareskrim Dijabat Hersadwi

Mutasi Polri: Pipit Rismanto Jadi Kapolda Kalbar, Dirtipidter Bareskrim Dijabat Hersadwi

Nasional
Akan Hadir dalam Rapat dengan Mahfud, Arsul Sani Siapkan Pertanyaan

Akan Hadir dalam Rapat dengan Mahfud, Arsul Sani Siapkan Pertanyaan

Nasional
Sepak Terjang Irjen Fadil Imran, Kabaharkam Baru yang Pernah Tangkap Ryan Jombang hingga John Kei

Sepak Terjang Irjen Fadil Imran, Kabaharkam Baru yang Pernah Tangkap Ryan Jombang hingga John Kei

Nasional
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto yang Jadi Kapolda Metro Jaya Punya Harta Rp 7,7 M

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto yang Jadi Kapolda Metro Jaya Punya Harta Rp 7,7 M

Nasional
Kapolri Mutasi 473 Personel, Termasuk 7 Kapolda dan 3 Pejabat Utama Mabes Polri

Kapolri Mutasi 473 Personel, Termasuk 7 Kapolda dan 3 Pejabat Utama Mabes Polri

Nasional
Soal Piala Dunia U-20, PDI-P Yakin Ada Solusi Terbaik

Soal Piala Dunia U-20, PDI-P Yakin Ada Solusi Terbaik

Nasional
Mutasi Polri: Irjen Fadil Imran Jadi Kabaharkam, Irjen Karyoto Kapolda Metro Jaya

Mutasi Polri: Irjen Fadil Imran Jadi Kabaharkam, Irjen Karyoto Kapolda Metro Jaya

Nasional
Bappenas: Indonesia Sudah 30 Tahun Ada di 'Middle Income Trap'

Bappenas: Indonesia Sudah 30 Tahun Ada di "Middle Income Trap"

Nasional
Ini Spesifikasi Kapal Serbu Amfibi Perancis LHD Dixmude yang Bersandar di Jakarta

Ini Spesifikasi Kapal Serbu Amfibi Perancis LHD Dixmude yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Rapat Disebut Akan 'Panas', Mahfud Siap Hadapi DPR soal Transaksi Janggal di Kemenkeu Hari Ini

Rapat Disebut Akan "Panas", Mahfud Siap Hadapi DPR soal Transaksi Janggal di Kemenkeu Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke