DPR Minta Kasus Data 97.000 PNS Misterius Diusut Tuntas Tim Khusus

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku prihatin ada hampir 100.000 data pegawai negeri sipil (PNS) yang misterius sejak 2002 hingga 2014, bahkan mendapatkan gaji dan pensiun.

Untuk itu, dia meminta beberapa pihak mengusut kebenaran serta menelusuri larinya pembayaran uang negara atas kejadian itu.

"Kami prihatin bahwa itu bisa kejadian. Ada ASN hampir 100.000 itu dari tahun 2014, itu terus mendapatkan gaji. Sehingga mungkin administrasinya perlu dibenahi dan perlu dicek secara tuntas larinya pembayaran uang negara tersebut kepada siapa?," kata Dasco dalam pernyataan video yang diterima Kompas.com, Selasa (25/5/2021).

Baca juga: Ramai Data 97.000 PNS Misterius Terima Gaji-Pensiun, Ini Kata BKN

Ia menilai, jumlah menurut data tersebut terlalu banyak, sehingga perlu diusut hingga tuntas.

Selain itu, Dasco juga meminta banyak pihak yang terkait kasus tersebut agar mengklarifikasi, bahkan membentuk tim khusus.

"Justru itu karena ini mestinya banyak pihak yang mesti mengklarifikasi. Perlu dibentuk menurut saya, satu tim khusus yang memang khusus untuk menangani ini, dengan pihak-pihak yang memang terkait dengan soal ASN ini," pinta politikus Partai Gerindra ini.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengungkapkan, terdapat sekitar 97.000 data PNS misterius sejak tahun 2002 hingga tahun 2014.

Ia mengatakan, 97.000 data PNS misterius itu mendapatkan gaji dan pensiun.

"Ternyata hampir 100.000, tepatnya 97.000 data itu misterius. Dibayarkan gajinya, membayar iuran pensiun, tapi tidak ada orangnya,” kata Bima dalam acara virtual, Senin (24/5/2021).

Baca juga: BKN Ungkap Ada 97.000 Data PNS Misterius, Terima Gaji dan Pensiun Sejak 2002 hingga 2014

Ia menjelaskan, sejak Indonesia merdeka, pemerintah baru dua kali melakukan pemutakhiran data PNS.

Adapun pemutakhiran itu pertama kali dilakukan pada 2002. Namun, saat itu masih dengan sistem yang manual.

“Yang pertama tahun 2002, itu dilakukan melalui penataan ulang pegawai negeri sipil, dengan sistem yang masih manual,” ucap dia.