Bahas Kesenjangan Vaksin Covid-19 di Dunia, Jokowi: Negara Berkembang Hanya Dapat 17 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, kesenjangan suplai vaksin Covid-19 antar negara-negara di dunia sangat terlihat nyata.

Presiden menyebutkan, saat ini 83 persen dari jumlah dosis vaksin Covid-19 secara global telah diterima negara-negara kaya.

"Kesenjangan itu sangat nyata terlihat. Negara-negara berkembang hanya menerima 17 persen (dari jumlah total vaksin Covid-19 secara global)," ujar Jokowi dalam sambutan untuk Global Health Summit 2021 yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (21/5/2021) malam.

Baca juga: Pemberian Vaksin AstraZeneca Selain Batch CTMAV547 Tetap Dilanjutkan

Padahal, 17 persen vaksin yang diterima negara berkembang itu diperuntukkan bagi 47 persen populasi dunia.

Selain itu, di saat sejumlah negara sudah memulai vaksinasi untuk kelompok berisiko rendah seperti anak-anak dan usia belia, hanya ada 0,3 persen suplai vaksin untuk negara berpenghasilan rendah.

Kondisi itulah yang menguatkan fakta bahwa kesenjangan global atas akses vaksin Covid-19 masih lebar hingga saat ini.

Dengan kata lain, Jokowi menekankan bahwa akses vaksin yang adil dan merata bagi semua negara masih sangat berat untuk tercapai.

Terlebih persoalan pendanaan dan (keengganan) terhadap vaksin Covid-19 juga menjadi persoalan tersendiri di sejumlah negara.

Baca juga: Istana: Vaksinasi Covid-19 Bagi Lansia Baru Capai 13 Persen

Kepala negara pun mengingatkan semua pihak bahwa seluruh dunia akan benar-benar pulih dan aman dari Covid-19 apabila semua negara juga telah pulih dari pandemi tersebut.

"Untuk itu kita harus melakukan langkah-langkah nyata. Yaitu dalam jangka pendek kita harus mendorong ini lebih kuat lagi dosis sharing (vaksin Covid-19) melalui skema Covax facility. ini merupakan bentuk solidaritas yang harus didorong dan dilipatgandakan khususnya dalam mengatasi masalah rintangan suplai," jelas Jokowi.

Untuk jangka menengah dan panjang dunia harus melipatgandakan produksi vaksin untuk memenuhi kebutuhan global.

Oleh karenanya diperlukan peningkatan kapasitas produksi secara kolektif melalui alih teknologi dan investasi.

"Jika isu kapasitas produksi dan distribusi vaksin tidak segera ditangani, saya khawatir akan semakin lama kita dapat menyelesaikan pandemi," tambah mantan Gubernur DKI Jakarta itu.