Safari Politik PKS, Pengamat: Koalisi Menuju Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kompas.com - 03/05/2021, 20:25 WIB
Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyampaikan pidato politik saat Musyawarah Nasional (Munas) V PKS di Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (29/11/2020). Agenda Munas V PKS membahas arah kebijakan partai lima tahun ke depan dan ikrar pengurus DPP PKS 2020-2025. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/aww. ANTARAFOTO/M Agung RajasaPresiden PKS Ahmad Syaikhu menyampaikan pidato politik saat Musyawarah Nasional (Munas) V PKS di Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (29/11/2020). Agenda Munas V PKS membahas arah kebijakan partai lima tahun ke depan dan ikrar pengurus DPP PKS 2020-2025. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, safari politik yang dilakukan Partai Keadilan Sejahteta (PKS) merupakan upaya dalam mencari partner berkoalisi menuju Pemilu 2024.

Dalam beberapa pekan terakhir, pimpinan PKS bertemu dengan petinggi partai lain.

"Ini tentu sebagai upaya PKS untuk menuju jalan panjang 2024, mencari partner politik begitu ya. Karena biar bagaimana pun koalisi itu kan tidak mungkin terbentuk begitu saja, tetapi butuh landasan yang kemudian mulai dibangun. Batu batanya mulai saat ini dilakukan," ujar Adi saat dihubungi Kompas.com, Senin (3/5/2021).

Baca juga: PKS dan Nasdem Sepakat Politik Polarisasi Harus Diakhiri

Menurut Adi, koalisi politik menuju Pemilu 2024 tidak mudah dibentuk. Karena itu, PKS sudah mulai membangun jalan awal untuk membangun komunikasi.

"Karena memang koalisi menuju 2024 itu bukan seperti membalikkan telapak tangan. Tentu pasti didahului dengan komunikasi yang intens, kontinu dan itu tidak mudah," ujarnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, Adi menilai PKS juga ingin memperkenalkan kepengurusan baru. Kemudian, ia juga berpandangan, PKS ingin menegaskan kepada masyarakat sebagai partai yang inklusif dan terbuka.

Pasalnya, menurut Adi, PKS selama ini kerap dianggap sebagai partai yang cenderung eksklusif.

"Dengan safari politik ini PKS ingin menunjukkan kepada publik bahwa PKS adalah partai terbuka sesuai dengan tagline mereka kan, partai inklusif, partai terbuka," tuturnya.

Baca juga: Saling Bertemu, Golkar dan PKS Sepakat Jauhi Politik Identitas

Pada Rabu (14/4/2021), petinggi PKS bertemu dengan pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk membahas sejumlah topik, termasuk komitmen bersama dalam menjaga demokrasi dan keutuhan NKRI.

Selain PPP, sejumlah pertemuan juga digelar dengan pimpinan Partai Demorkat, PDI-Perjuangan, PKB, Golkar, hingga Nasdem.

Dalam kunjungan ke DPP Partai Nasdem, kedua partai itu sepakat mendorong semua pihak untuk mengakhiri polarisasi dalam politik untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

“Kami Nasdem dan PKS menyepakati dari pengalaman dan sejarah politik, riwayat kontestasi demokrasi yang panjang di Indonesia agar dampak-dampak negatif, seperti polarisasi dan pembelahan masyarakat pada saat kontestasi demokrasi diakhiri,” kata Sekjen Nasdem Johnny G Plate saat jumpa pers, di Jakarta, Jumat (30/4/2021), dikutip dari Antara.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DFW Catat 42 Kecelakaan di Laut dalam 7 Bulan Terakhir, 83 Nelayan Hilang

DFW Catat 42 Kecelakaan di Laut dalam 7 Bulan Terakhir, 83 Nelayan Hilang

Nasional
UPDATE: Tambah 11 di Inggris, Total 5.038 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 11 di Inggris, Total 5.038 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, Menag Imbau Pengurus Rumah Ibadah Perketat Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19, Menag Imbau Pengurus Rumah Ibadah Perketat Protokol Kesehatan

Nasional
Komisi III Minta Polisi Segera Ungkap Motif dan Pelaku Penembakan Jurnalis di Sumut

Komisi III Minta Polisi Segera Ungkap Motif dan Pelaku Penembakan Jurnalis di Sumut

Nasional
Jokowi Ulang Tahun Ke-60 Hari Ini, Istana: Tak Ada Perayaan

Jokowi Ulang Tahun Ke-60 Hari Ini, Istana: Tak Ada Perayaan

Nasional
LPSK Jamin Perlindungan Saksi Kasus Pembunuhan Jurnalis di Sumut

LPSK Jamin Perlindungan Saksi Kasus Pembunuhan Jurnalis di Sumut

Nasional
'Selamat Ulang Tahun Ke-60, Presiden Jokowi'

"Selamat Ulang Tahun Ke-60, Presiden Jokowi"

Nasional
Penolakan atas Wacana Pencalonan Kembali Jokowi pada Pilpres 2024

Penolakan atas Wacana Pencalonan Kembali Jokowi pada Pilpres 2024

Nasional
IAKMI Nilai Belum Ada Kebijakan Pemerintah yang Cukup Kuat Atasi Pandemi Covid-19

IAKMI Nilai Belum Ada Kebijakan Pemerintah yang Cukup Kuat Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
Pimpinan DPR Usul Asrama Haji Pondok Gede Difungsikan Jadi Tempat Isolasi dan Perawatan Pasien Covid-19

Pimpinan DPR Usul Asrama Haji Pondok Gede Difungsikan Jadi Tempat Isolasi dan Perawatan Pasien Covid-19

Nasional
1.989.909 Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Ambil Langkah Radikal Atasi Pandemi

1.989.909 Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Ambil Langkah Radikal Atasi Pandemi

Nasional
Satgas Covid-19: PPKM Mikro dan Lockdown Sama Saja, Jangan Dibentur-benturkan

Satgas Covid-19: PPKM Mikro dan Lockdown Sama Saja, Jangan Dibentur-benturkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Cerita Novel Baswedan Ingin Mundur dari KPK | Ragam Bahaya Varian Delta Virus Corona

[POPULER NASIONAL] Cerita Novel Baswedan Ingin Mundur dari KPK | Ragam Bahaya Varian Delta Virus Corona

Nasional
Jokowi Singgung Lonjakan Kasus Covid-19, Minta Masyarakat Taati Protokol Kesehatan

Jokowi Singgung Lonjakan Kasus Covid-19, Minta Masyarakat Taati Protokol Kesehatan

Nasional
Stigmatisasi terhadap Pegawai KPK Setelah Tes Wawasan Kebangsaan

Stigmatisasi terhadap Pegawai KPK Setelah Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X